Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler Kompas.com: UMP DKI dan Hoax soal Registrasi Kartu Prabayar

Kompas.com - 02/11/2017, 06:41 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhatian masyarakat Indonesia tengah tertuju pada registrasi kartu SIM prabayar yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebagian warga telah berhasil mendaftarkan SIM-nya. Namun, ada pula yang gagal berkali-kali. Bahkan ada yang termakan hoax seputar registrasi tersebut.

Informasi mengenai registrasi kartu prabayar ini menjadi salah satu yang terpopuler di Kompas.com sepanjang Rabu (1/11/2017) kemarin. Berita terpopuler lainnya meliputi cara menghapus pesan salah kirim di WhatsApp hingga penetapan upah minimum provinsi di Jakarta dan daerah lain.

Berikut rangkuman berita terpopuler Kompas.com kemarin yang sayang untuk dilewatkan.

Hoaks soal registrasi kartu prabayar

Setelah pemerintah memberlakukan ketentuan registrasi kartu SIM prabayar, muncul sejumlah hoaks tentang registrasi itu. Hoaks itu antara lain tentang batas waktu pendaftaran ulang kartu SIM lama. Batas waktu registrasi ulang itu sebenarnya 28 Februari 2018, bukan 31 Oktober 2017.

Selain itu, ada pula hoaks yang menyebut registrasi itu digunakan untuk penyalahgunaan data, termasuk untuk keperluan Pemilu 2019.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kemkominfo) Ahmad Ramli menjelaskan, registrasi ulang kartu SIM prabayar bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, transaksi keuangan di dunia online menjadi lebih aman.

Registrasi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan dan pelanggaran hukum melalui sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya.

Baca juga:
Hoaks, Registrasi Kartu Prabayar Dikaitkan dengan Pilpres
Kemendagri: Data Aman, Operator Seluler Tak Bisa Akses Kartu Keluarga
Bantah Hoaks, Kominfo Sebut Registrasi SIM Murni untuk Keamanan

Salah kirim? Hapus saja

IlustrasiMashable Ilustrasi
Pengguna aplikasi chat WhatsApp kini bisa menghapus pesan "salah kamar" yang sudah telanjur terkirim ke lawan bicara ataupun grup.

Fitur bernama "Deleting message for everyone" itu bisa dipakai pengguna WhatsApp Android dan iOS pada Selasa (31/10/2017) petang.

Untuk menggunakan fitur hapus pesan "salah kirim" ini diperlukan aplikasi terbaru WhatsApp versi 2.17.71 di Apple iOS dan versi 2.17.400 di Android. Jika Anda belum melihat adanya opsi "delete for everyone" saat menghapus sebuah pesan, perbarui dulu ke versi tersebut.

Pesan yang sudah dihapus akan ditandai denagn keterangan bertuliskan "this message was deleted" sehingga tidak lagi bisa dilihat isinya.

Baca selengkapnya di artikel "Sudah Bisa di Indonesia, Begini Cara Hapus Pesan Salah Kamar di WhatsApp".

Upah minimum regional

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com