Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Sumpah Pemuda, Menjunjung Dharma dalam Kebinekaan Indonesia

Kompas.com - 28/10/2017, 08:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh Pandu Utama Manggala

TAHUN ini, tepat 89 tahun pemuda Indonesia merayakan peristiwa bersejarah mengenai kesadaran akan pentingnya berhimpun dalam satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa, yang bernama Indonesia.

Inilah yang tanda sebuah perjalanan panjang dari lahirnya sebuah kesadaran kritis para pemuda untuk menjunjung kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa yang majemuk di tengah upaya pemerintah kolonial Belanda yang melakukan politik devide et impera.

Sebuah ikrar yang menunjukkan kapasitas dan kesiapan kaum muda untuk menjunjung segala perbedaan dalam satu kesatuan dalam menghadapi penjajah di Nusantara.

Narasi besar persatuan yang dicetuskan pemuda pada tahun 1928 tersebut kemudian terus menjadi sebuah bola salju yang melahirkan bangsa Indonesia, hanya kurang dari dua puluh tahun sejak Sumpah Pemuda diikrarkan.

Kini, 72 tahun Indonesia merdeka, sebuah bangsa yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, sekitar 300 kelompok etnis yang memiliki sedikitnya 1.211 bahasa dan tersebar di 16.056 pulau, telah menjelma menjadi sebuah negara demokrasi yang besar dengan GDP 932 miliar dollar AS dan pendapatan per kapita sebesar 3.605 dollar AS.

Sebuah negara besar yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga riset internasional akan masuk ke dalam 7 (tujuh) besar ekonomi dunia di tahun 2030, melampaui Jerman dan Inggris.

Namun, gagasan besar yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 1928 mengajarkan bahwa tanpa nilai pluralisme dan toleransi yang tinggi, maka mustahil bangunan Indonesia dapat berdiri kokoh hingga lebih dari 72 tahun.

Para Founding Fathers Indonesia sangat menyadari hal ini. Oleh karenanya, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" diangkat untuk merekatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Ketika itu, para pendiri bangsa ini, yang sebagian besar beragama Islam, telah menunjukkan sikap toleransi yang tinggi untuk mengadopsi semboyan yang dituliskan oleh Mpu Tantular, seorang penganut agama Buddha.

Mpu Tantular sendiri menggoreskan kalimat "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kitab Sutasoma bukanlah tanpa dasar yang berarti. Sebagai seorang penganut Buddha yang hidup pada abad XIV, Mpu Tantular merasakan hidup yang aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com