Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Insiden Pelarangan Panglima TNI Masuk AS Tak Lagi Diributkan

Kompas.com - 27/10/2017, 22:34 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta seluruh pihak tak lagi mempersoalkan insiden pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke wilayah negara Amerika Serikat.

Wiranto menegaskan, persoalan tersebut sudah selesai karena pemerintah sudah menerima permintaan maaf dan penjelasan dari Pemerintah AS.

"Kan sudah ada penjelasan dari Pak Wakil Presiden. Bu Menlu juga sudah menjelaskan ke publik. Ya memang sudah tidak perlu diributkan lagi. Enggak perlu ada satu gerakan yang kemudian memanasi lagi karena sudah selesai. Permintaan maaf sudah dipenuhi kemudian sudah ada penjelasan sebabnya," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Menurut Wiranto, Pemerintah AS telah menjelaskan bahwa penolakan tersebut karena adanya kesalahan administrasi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca: Wiranto: Amerika Serikat Menyesal Atas Insiden Pelarangan Panglima TNI

Selain itu, pihak AS juga mempersilakan Gatot dan istrinya jika ingin kembali berkunjung.

"Itu (insiden pelarangan) sudah selesai. Permintaan maaf sudah dipenuhi. Kemudian sudah ada penjelasan sebabnya bahwa itu merupakan kesalahan administrasi," kata dia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sela acara Bakti Sosial Kesehatan TNI yang digelar di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).Fachri Fachrudin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sela acara Bakti Sosial Kesehatan TNI yang digelar di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).

Wiranto mengatakan, Pemerintah AS meminta maaf dan mengaku sangat menyesal atas kejadian tersebut.

Pemerintah sudah menganggap persoalan itu selesai karena Pemerintah AS ingin memelihara hubungan baik dengan Indonesia.

"Sudah diakui untuk memelihara hubungan baik yang berlangsung sekarang ini jangan sampai ada gangguan yang justru menganggu hubungan baik itu maka kejadian itu sudah sangat disesalkan kemudian tidak akan terulang lagi. Itu kan berarti sudah selesai permasalahannya," kata Wiranto.

Baca: Deplu AS: Masalah Ditolaknya Panglima TNI Sudah Selesai

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa (24/10/2017) siang, menegaskan, masalah pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS akhir pekan lalu sudah selesai.

Namun, Washington juga menggarisbawahi bahwa Deplu tidak tahu-menahu alasan penolakan Gatot tersebut

"Keputusan ini tidak dibuat oleh Departemen Luar Negeri. Saya harus menjelaskan hal itu. Untuk hal lain, termasuk keputusan yang mereka buat sebelumnya, saya merujuk Anda ke Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, di Washington DC Selasa (24/10/2017) waktu setempat.

Kompas TV Panglima TNI mengaku kecewa karena sempat ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com