Wiranto: Amerika Serikat Menyesal Atas Insiden Pelarangan Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyesal atas insiden pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke wilayah negara itu.

Menurut Wiranto, AS berjanji peristiwa serupa tidak akan terulang kembali dan ingin tetap menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

"Sudah diakui untuk memelihara hubungan baik yang berlangsung sekarang ini jangan sampai ada gangguan-gangguan yang justru mengganggu hubungan baik itu. Maka kejadian itu sudah sangat disesalkan, kemudian tidak akan terulang lagi," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Wiranto pun menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah selesai sebab pemerintah telah menerima permintaan maaf dan penjelasan dari pihak AS.

(Baca: Deplu AS: Masalah Ditolaknya Panglima TNI Sudah Selesai)

Dia pun berharap tidak ada pihak yang memperkeruh situasi antara kedua negara terkait persoalan tersebut.

"Itu kan berarti sudah selesai permasalahannya jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang justru memanasi itu lagi," kata mantan Panglima ABRI itu.

Diketahui penolakan yang dialami Panglima TNI masuk ke wilayah AS disebabkan karena adanya kesalahan administrasi.

Wiranto juga mengatakan pihak AS telah mempersilakan Gatot dan istrinya jika ingin kembali berkunjung.

"Sudah ada penjelasan sebabnya bahwa itu merupakan kesalahan administrasi," kata Wiranto.

(Baca: Mengapa Panglima TNI Ditolak Masuk ke Amerika Serikat?)

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa (24/10/2017) siang, menegaskan, masalah pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS akhir pekan lalu sudah selesai.

Namun, Washington juga menggarisbawahi bahwa Deplu tidak tahu-menahu alasan penolakan Gatot tersebut.

"Keputusan ini tidak dibuat oleh Departemen Luar Negeri. Saya harus menjelaskan hal itu. Untuk hal lain, termasuk keputusan yang mereka buat sebelumnya, saya merujuk Anda ke Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, di Washington DC Selasa (24/10/2017) waktu setempat.