Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Insiden Penolakan Jenderal Gatot oleh AS dan Jalan Memulihkan Curiga

Kompas.com - 27/10/2017, 20:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

"KAMI Tidak Takut Amerika, Bravo TNI!", begitu bunyi spanduk yang terpampang di sekitar Stasiun Gambir, hanya beberapa ratus meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Markas Besar Kostrad.

Protes itu terkait dengan penolakan kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Washington DC Amerika Serikat pada Sabtu 21 Oktober 2017.

Alasan penolakan itu sampai saat ini tidak jelas. Kedutaan Besar AS melalui wakil duta besar telah menyampaikan permohonan maaf dan menyesalkan peristiwa tersebut.

Mereka juga berjanji akan memfasilitasi dan menerima dengan hangat kunjungan Panglima TNI. Namun, alasan dan latar belakang penolakan itu tidak disinggung oleh Kedubes AS.

Sebagaimana informasi yang beredar, penolakan dikeluarkan oleh Custom dan Border Protection Agency AS, sebuah badan di AS yang punya otoritas untuk mengizinkan atau bahkan melarang seseorang datang ke AS.

Tugas pokok badan itu adalah melindungi warga AS dari berbagai ancaman, baik manusia atau barang-barang berbahaya seperti persenjataan.

Baca juga : AS Masih Investigasi Alasan Gatot Nurmantyo Sempat Dilarang Masuk

Wakil Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai menemui Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Kemenlu, Jakarta, Senin (23/10). Dalam pertemuan itu, Erin menyatakan permohonan maaf pihak Amerika Serikat atas penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Handout/Humas Kemenlu/Rasto/wsj/17.ANTARA FOTO/Rasto Wakil Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai menemui Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Kemenlu, Jakarta, Senin (23/10). Dalam pertemuan itu, Erin menyatakan permohonan maaf pihak Amerika Serikat atas penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Handout/Humas Kemenlu/Rasto/wsj/17.
Namun parahnya, penyampaian atas penolakan kunjungan itu dilakukan melalui staf maskapai penerbangan Emirates kepada Jenderal Gatot pada saat ia dan rombongan sudah siap berangkat di Bandara Soekarno Hatta.

Entah mimpi apa Jenderal Gatot, karena tidak ada yang bermasalah terkait dengan administrasi kunjungan Jenderal Gatot, karena ia sudah memegang visa kunjungan dan mendapatkan surat undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Bersenjata AS.

Maka, sungguh pantas jika kita pun ikut geram dan jengkel, karena seorang pejabat negara yang sedang menjalankan tugas resmi dari Presiden RI mendapat perlakuan yang semena-mena.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa ia telah bisa menerima permohonan maaf dan penyesalan yang disampaikan Kedubes AS. Namun, tegas Retno, itu belum cukup, karena pemerintah memerlukan penjelasan resmi alasan perlakuan yang dialami Jenderal Gatot.

Baca juga : Indonesia Desak AS Ungkap Alasan Tolak Kehadiran Gatot Nurmantyo

Seharusnya, Jenderal Gatot akan menghadiri Konferensi Para Kepala/Panglima Militer/Pertahanan tentang Kounter Terorisme Ekstrim di Washington DC pada 23-24 Oktober 2017. Kehadirannya amat ditunggu oleh pengundang, yaitu Kepala Staf Gabungan bersenjata AS Jenderal Joseph E Dunford.

Pertemuan tersebut sangat strategis bagi kedua negara yang berkomitmen bekerjasama memerangi terorisme yang telah menjadi ancaman global. Dengan adanya pertemuan itu, Indonesia akan berbagi pendekatan dan pengalaman dalam menghadapi terorisme.

Sejak AS membuka embargo senjata dan kerjasama militer dengan Indonesia pasca-Insiden Santa Cruz Dili Timor Timur (saat ini Timor Leste) pada 1991, kedua negara telah secara intensif bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan skill pasukan militer kedua negara melalui banyak program, di antaranya latihan militer gabungan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla Saat Memberikan Keterangan Pers Penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/10/2017).  KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden Jusuf Kalla Saat Memberikan Keterangan Pers Penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Kerjasama itu di antaranya antara latihan gabungan antara Pasukan Marinir kedua negara di Pulau Jawa pada September 2017. Demikian juga kerjasama dalam memerangi berbagai bentuk ancaman terorisme.

Di tengah hangatnya kerjasama kedua negara itu, sungguh pantas jika insiden yang dialami oleh Jenderal Gatot menjadi "kerikil tajam" bagi hubungan bilateral dan diplomatik kedua negara.

Baca juga : Kronologi Dilarangnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo Masuk ke Wilayah AS

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com