Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Ingin Partisipasi Politik Masyarakat Sekadar Mobilisasi Partai

Kompas.com - 27/10/2017, 19:13 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Melalui kegiatan ini, target partisipasi politik sebesar 77,5 persen pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 bisa tercapai.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, target itu tak mungkin tercapai tanpa pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih merupakan kegiatan yang lebih komprehensif daripada sosialisasi.

"Pendidikan pemilih menyangkut kegiatan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik, sehingga pemilih menyadari hak dan kewajibannya," kata Wahyu, dalam peluncuran slogan KPU 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat', di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca: KPU: Proses Debat Berikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Menurut Wahyu, pendidikan politik kepada masyarakat penting dilakukan untuk memerangi perilaku anti-demokrasi, misalnya praktik politik uang.

"Jangan sampai, partisipasi politik ini hanya bermakna sebagai mobilisasi partai politik. Jangan sampai partisipasi politik justru digerakkan oleh perilaku yang anti-demokrasi seperti politik uang," kata Wahyu.

Ilustrasi pemungutan suara pilkada. KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP Ilustrasi pemungutan suara pilkada.

Wahyu mengatakan, KPU tidak bisa sendiri dalam mengupayakan tercapainya target partisipasi politik.

Partai politik juga bisa memainkan perannya dengan mengusung kader terbaik yang bisa menarik minat masyarakat untuk memilih.

"Tapi kalau parpol mencalonkan kader yang menurut masyarakat tidak menarik, ini akan memengaruhi partisipasi masyarakat," ujar Wahyu.

Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan atau warganet.

Baca: Politikus Minim Pendidikan Politik

Wahyu mengatakan, salah satu metode baru yang digunakan dalam kegiatan pendidikan pemilih yaitu melalui media sosial.

KPU telah mengimau KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk membuat tim media sosial.

"Ini karena kami menyadari kegaduhan di dunia nyata banyak yang dimulai dari dunia maya," kata Wahyu. 

Kompas TV Ada analisis, warga di luar Jawa dan Sumatera merasakan betul dampak pembangunan infrastruktur.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com