SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas

Kompas.com - 26/10/2017, 11:29 WIB

Nabilla Tashandra

Penulis

Lihat Foto

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan di acara (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Presiden Joko Widodo saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama keluarga besar Persatuan Islam (Persis) di Masjid PP Persis, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (17/10/2017) malam.

Suasana pelantikan ketua dan pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII di Stadion Kridasan, Singkawang, Kalimantan Barat (17/9/2017).

Ilustrasi Rapat Komisi II: Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Anggota dewan yang menolak RUU terkait Perppu Ormas meninggalkan ruangan sidang ketika Mendagri Tjahjo Kumolo membacakan laporan pandangan pemerintah dalam pengesahan RUU terkait Perppu Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat Paripurna DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan opsi voting. Tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura, sementara Gerindra, PAN, dan PKS menolak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video yang diunggahnya ke akun YouTube Demokrat TV.

SBY menuturkan, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 2017 disahkan pada paripurna DPR beberapa waktu.

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Presiden Joko Widodo saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama keluarga besar Persatuan Islam (Persis) di Masjid PP Persis, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (17/10/2017) malam.

"Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji, bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji," ujar SBY, Rabu (25/10/2017).

"Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," kata dia.

KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWAN Suasana pelantikan ketua dan pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII di Stadion Kridasan, Singkawang, Kalimantan Barat (17/9/2017).

Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janjinya sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya.

"Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela," tutur SBY.

SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat.

Namun, Presiden Keenam RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji.

"Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas," kata dia.

SBY juga menyampaikan empat pasal yang menurut dia perlu direvisi. Empat pasal tersebut berkaitan dengan paradigma hubungan pemerintah dan ormas, pemberian sanksi, penafsiran Pancasila, dan ancaman pidana.

Itulah yang menurut SBY membuat Demokrat menyetujui Perppu Ormas. Sebab, jika Demokrat langsung menolak Perppu Ormas maka belum tentu ada revisi UU.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ilustrasi Rapat Komisi II: Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

"Satu, dua, tiga, empat itulah yang oleh Partai Demokrat kalau masih menjadi Undang-Undang berbahaya," ujar politisi kelahiran Pacitan, Jawa Timur itu.

Perppu 2/2017 tentang Ormas telah disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna DPR.

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting. Sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

Tercatat, ada tujuh fraksi yang menerima perppu tersebut sebagai undang-undang yakni Fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO A Anggota dewan yang menolak RUU terkait Perppu Ormas meninggalkan ruangan sidang ketika Mendagri Tjahjo Kumolo membacakan laporan pandangan pemerintah dalam pengesahan RUU terkait Perppu Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat Paripurna DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang dengan opsi voting. Tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura, sementara Gerindra, PAN, dan PKS menolak.

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Lihat pernyataan SBY dalam video di bawah ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.