Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salurkan Bansos di Wilayah "Blankspot", Kemensos Rilis "EDC Offline"

Kompas.com - 23/10/2017, 08:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan inovasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai.

Bila sebelumnya, pemerintah meluncurkan mesin electronic data capture (EDC) berbasis sistem operasi Android, kini Kementerian Sosial bersama BNI meluncurkan EDC offline guna memperluas jangkauan dan memudahkan penyaluran bansos non tunai.

Peluncuran EDC offline tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Minggu (22/10/2017).

"Jadi di wilayah yang sinyalnya lemah atau tidak ada sinyal sama sekali, pencairan secara non tunai dapat tetap dilakukan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2017).

(Baca juga: Pemerintah Matangkan Sistem Bansos Terintegrasi Satu Kartu)

Khofifah memaparkan, sebelumnya penggunaan EDC sangat mengandalkan sinyal selular. Namun, dengan keberadaan EDC offline ini maka hambatan tersebut dapat teratasi. Mengingat masih adanya wilayah di Indonesia yang berkategori blankspot.

"Sistem kerja EDC offline dengan menggunakan kartu yang digesek pada mesin EDC lalu diverifikasi melalui e-KTP dan finger print sangat simple karena tidak harus bergantung pada sinyal karena data penerima sudah di-input terlebih dahulu ke dalam EDC," ujar dia.

Khofifah menambahkan, revolusi bansos non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Presiden, kata Khofifah, meminta agar bantuan sosial ke depannya tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai, namun melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

(Baca juga: Penyaluran Bansos Didorong Secara Non-Tunai)

Karena itu, Khofifah meyakini penyaluran secara non tunai yang dilakukan Kemensos mampu mengerek kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen pada 2019 dari posisi pada 2014 yang tercatat 36 persen.

Bank Indonesia (BI) sendiri memprediksi tingkat inklusi keuangan pada tahun 2017 ini mencapai 50 persen-60 persen. Angka ini berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh pihak bank sentral.

Menurut Khofifah, teknologi yang dibenamkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur saving account dan e- wallet adalah yang pertama di dunia. Fitur e-wallet yang terdapat dalam KKS memungkinkan pengelompokkan nominal bantuan beserta peruntukkannya.

"Kondisi geografis Indonesia belum memungkinkan untuk seluruh wilayah menerapkan sistem online. Intinya agar semua menjadi mudah," kata dia.

Kompas TV Indikasi dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh Cak Budi terhembus hingga telinga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com