Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salurkan Bansos di Wilayah "Blankspot", Kemensos Rilis "EDC Offline"

Kompas.com - 23/10/2017, 08:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan inovasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai.

Bila sebelumnya, pemerintah meluncurkan mesin electronic data capture (EDC) berbasis sistem operasi Android, kini Kementerian Sosial bersama BNI meluncurkan EDC offline guna memperluas jangkauan dan memudahkan penyaluran bansos non tunai.

Peluncuran EDC offline tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Minggu (22/10/2017).

"Jadi di wilayah yang sinyalnya lemah atau tidak ada sinyal sama sekali, pencairan secara non tunai dapat tetap dilakukan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2017).

(Baca juga: Pemerintah Matangkan Sistem Bansos Terintegrasi Satu Kartu)

Khofifah memaparkan, sebelumnya penggunaan EDC sangat mengandalkan sinyal selular. Namun, dengan keberadaan EDC offline ini maka hambatan tersebut dapat teratasi. Mengingat masih adanya wilayah di Indonesia yang berkategori blankspot.

"Sistem kerja EDC offline dengan menggunakan kartu yang digesek pada mesin EDC lalu diverifikasi melalui e-KTP dan finger print sangat simple karena tidak harus bergantung pada sinyal karena data penerima sudah di-input terlebih dahulu ke dalam EDC," ujar dia.

Khofifah menambahkan, revolusi bansos non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Presiden, kata Khofifah, meminta agar bantuan sosial ke depannya tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai, namun melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

(Baca juga: Penyaluran Bansos Didorong Secara Non-Tunai)

Karena itu, Khofifah meyakini penyaluran secara non tunai yang dilakukan Kemensos mampu mengerek kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen pada 2019 dari posisi pada 2014 yang tercatat 36 persen.

Bank Indonesia (BI) sendiri memprediksi tingkat inklusi keuangan pada tahun 2017 ini mencapai 50 persen-60 persen. Angka ini berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh pihak bank sentral.

Menurut Khofifah, teknologi yang dibenamkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur saving account dan e- wallet adalah yang pertama di dunia. Fitur e-wallet yang terdapat dalam KKS memungkinkan pengelompokkan nominal bantuan beserta peruntukkannya.

"Kondisi geografis Indonesia belum memungkinkan untuk seluruh wilayah menerapkan sistem online. Intinya agar semua menjadi mudah," kata dia.

Kompas TV Indikasi dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh Cak Budi terhembus hingga telinga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com