Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Ini Bekerja, Kok Mengurusi Elektabilitas?

Kompas.com - 17/10/2017, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menggunakan hasil survei mengenai kinerjanya sebagai koreksi bagi pemerintah.

"Kalau ada survei, ya menjadi koreksi kita mana yang perlu kita benahi, mana yang perlu kita perbaiki, itu yang harus kita kerjakan," kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10/2017).

"Semuanya ada kekurangannya, misal di ekonomi kurang apa, misalnya di bidang hukum kurang apa, di bidang sosial budaya kurang apanya ya diperbaiki," tambah Jokowi.

Presiden mengaku, belum memikirkan tingkat keterpilihan yang juga disuguhkan dalam hasil survei tersebut.

"Survei itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitas saja. Kita ini bekerja, kok mengurusi elektabilitas?" tambah Presiden.

(baca: Survei Indikator: "Head to Head", Jokowi 58,9 Persen, Prabowo 31,3 Persen)

Ia menekankan bahwa setiap hari fokusnya bekerja berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar dijalankan.

"Wong pekerjaan kita setiap hari (bepergian) berganti kabupaten, berganti provinsi, pontang-panting masih mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," kata Jokowi.

Dia juga mengaku tidak ingin memecah konsentrasi pekerjaan dengan upaya mencari dukungan untuk mengikuti pemilihan presiden selanjutnya.

"Kalau kita pecah konsentrasi kan juga tidak benar. Saya kira urusan survei itu urusan lembaga survei, urusan penilaian masyarakat terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apakah dinilai tidak baik atau dinilai cukup baik atau dinilai baik ya dipersilakan. Tugas saya, saya kira masih banyak," kata Jokowi.

(baca: PKS: Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun)

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) sebelumnya mengumumkan hasil survei selama 3-10 September 2017, mengenai kecenderungan dukungan politik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebanyak 60,39 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 7,95 persen responden menyatakan sangat puas.

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen.

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com