Pembangunan Infrastruktur Jateng Maju Pesat Tanpa Direpoti Birokrasi

SEMARANG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi cepatnya respon pemerintah pusat dalam upaya membangun infrastruktur di Jawa Tengah.

Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Ganjar menuturkan, saat mengusulkan untuk membangun kembali Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah dapat disampai dengan mudah.

Hanya memanfaatkan telepon, Ganjar intensif berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas pembangunan dua bandara itu.

Hasilnya, Budi menyetujui untuk menganggarkan dana pembangunan dua bandara tersebut.

Baca: Pembangunan Dua Bandara di Jawa Tengah Ditargetkan Rampung 2018

Gubernur Jawa Tengah menilai sikap para menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak terlalu birokratis mampu mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kami hanya telpon-telponan saja. Teknisnya masing-masing staf kami, surat-suratan dan sebagainya dan secepat itu mereka bekerja," ujar Ganjar saat acara dialog nasional di Stasiun Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang, Minggu (15/10/2017).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri  Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir juga dalam dialog tersebut.

Saat ini, Bandara Ahmad Yani masih dalam tahap pembangunan. Sedangkan, proses pembangunan Bandara Jenderal Sudirman akan dilakukan pada Desember 2017.

DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang.

Dua bandara tersebut, kata dia, menelan biaya masing-masing sebesar Rp 2 triliun dan Rp 350 miliar. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai 2018.

Kajian pembangunan dua bandara tersebut sudah dilakukan sejak dua era gubernur sebelum Ganjar. Namun, pembangunan baru terwujud saat ini.

Rawan Banjir

Selain itu, Ganjar mengaku sempat dibuat  pusing saat awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, usai dilantik pada Agustus 2013, ia langsung dihadapkan dengan masalah banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Luasnya wilayah yang terdampak membuat transportasi dan sejumlah akses penghubung terputus. "Waktu awal dilantik, terjadi banjir, transportasi putus. Apa yang mau dikerjakan, ya enggak ada semuanya darurat," ujarnya.

Ganjar menilai bencana yang terjadi saat itu membutuhkan penanganan khusus. Politisi PDI-P ini kemudian menghubungi Menteri PUPR Basuki untuk melakukan pembenahan terhadap titik-titik yang menjadi daerah rawan banjir.