Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Infrastruktur Jateng Maju Pesat Tanpa Direpoti Birokrasi

Kompas.com - 15/10/2017, 20:32 WIB
David Oliver Purba

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi cepatnya respon pemerintah pusat dalam upaya membangun infrastruktur di Jawa Tengah.

Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Ganjar menuturkan, saat mengusulkan untuk membangun kembali Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah dapat disampai dengan mudah.

Hanya memanfaatkan telepon, Ganjar intensif berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas pembangunan dua bandara itu.

Hasilnya, Budi menyetujui untuk menganggarkan dana pembangunan dua bandara tersebut.

Baca: Pembangunan Dua Bandara di Jawa Tengah Ditargetkan Rampung 2018

Gubernur Jawa Tengah menilai sikap para menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak terlalu birokratis mampu mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kami hanya telpon-telponan saja. Teknisnya masing-masing staf kami, surat-suratan dan sebagainya dan secepat itu mereka bekerja," ujar Ganjar saat acara dialog nasional di Stasiun Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang, Minggu (15/10/2017).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri  Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir juga dalam dialog tersebut.

Saat ini, Bandara Ahmad Yani masih dalam tahap pembangunan. Sedangkan, proses pembangunan Bandara Jenderal Sudirman akan dilakukan pada Desember 2017.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang.DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang.

Dua bandara tersebut, kata dia, menelan biaya masing-masing sebesar Rp 2 triliun dan Rp 350 miliar. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai 2018.

Kajian pembangunan dua bandara tersebut sudah dilakukan sejak dua era gubernur sebelum Ganjar. Namun, pembangunan baru terwujud saat ini.

Rawan Banjir

Selain itu, Ganjar mengaku sempat dibuat  pusing saat awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, usai dilantik pada Agustus 2013, ia langsung dihadapkan dengan masalah banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Luasnya wilayah yang terdampak membuat transportasi dan sejumlah akses penghubung terputus. "Waktu awal dilantik, terjadi banjir, transportasi putus. Apa yang mau dikerjakan, ya enggak ada semuanya darurat," ujarnya.

Ganjar menilai bencana yang terjadi saat itu membutuhkan penanganan khusus. Politisi PDI-P ini kemudian menghubungi Menteri PUPR Basuki untuk melakukan pembenahan terhadap titik-titik yang menjadi daerah rawan banjir.

Hanya melalui sambungan telepon, Basuki meyakinkan Ganjar bahwa pemerintah pusat akan membantu mengatasi banjir di Jawa Tengah.

Tujuan mudik

Persoalan pelik juga dihadapi menjelang arus mudik lebaran tahun ini. Diprediksi, sekitar delapan juta pemudik akan mudik ke Jawa Tengah.

Lautan pemudik itu tentu bakal membuat kemacetan yang cukup parah di ruas jalan menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara dialog nasional di Stasiun Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang, Minggu (15/10/2017). Acara tersebut dihadiri  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri  Perhubungan Budi Karya Sumadi.DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara dialog nasional di Stasiun Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang, Minggu (15/10/2017). Acara tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ganjar kembali menghubungi Budi untuk berkoordinasi mengatasi masalah kemacetan tersebut.

"Menjelang lebaran semua stres karena Jawa Tengah akan dapat delapan juta pemudik. Dua 'senior' Saya ini (Basuki dan Budi Karya) kekurangan tidur karena betul-betul menggenjot  supaya enggak macet," ujarnya.

Tanpa harus diumbar, imbuh Ganjar, kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi bisa telihat dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan transportasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

"Jadi enggak usah dibilang-bilang, sudah jadi saja," katanya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com