Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revitalisasi Kepengurusan, Sekjen Golkar Sebut Perlu Ada Soliditas

Kompas.com - 09/10/2017, 16:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa revitalisasi atau restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar adalah tindak lanjut keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang diberikan mandat untuk menyusun susunan baru tersebut telah melakukan evaluasi. Salah satunya adalah agar ada soliditas dalam kepengurusan partai.

"Ada satu keinginan dari Ketua Umum bahwa untuk menjamin akselerasi dan peningkatan kinerja kepengurusan ini diperlukan soliditas," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

"Diperlukan kebersamaan yang betul-betul fokus pada kerja-kerja partai," ujar dia.

Namun, saat disinggung mengenai isu pencopotan Yorrys Raweyai dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Idrus enggan menjawabnya secara tegas.

(Baca juga: Ditanya soal Yorrys, Sekjen Golkar Sebut Ada Revitalisasi Pengurus)

Susunan kepengurusan baru beserta alasan revitalisasi, kata dia, akan disampaikan oleh Novanto dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.

Ia juga menampik bahwa alasan soliditas menjadi satu-satunya alasan dilakukannya revitalisasi kepengurusan itu.

"Bukan hanya itu, kan banyak pertimbangan. Jadi bukan satu-satunya ya, tetapi siapa pun yang mengurusi partai, itu perlu kesolidan, perlu kebersamaan," ucap Idrus.

"Karena kami orientasinya adalah kinerja. Orientasinya agar supaya target target politik bisa kami capai," tuturnya.

(Baca juga: Gabung Golkar, Mantan Sesmenko Polhukam Eko Wiratmoko Geser Yorrys)

Dalam surat revitalisasi kepengurusan yang beredar, tercantum pengurus partai Golkar yang baru. Salah satunya adalah Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko. Eko menggeser posisi Yorrys Raweyai sebagai Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Yorrys sebelumnya memang mendesak Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketum Golkar karena terjerat kasus E-KTP dan karena kondisinya yang juga tengah sakit. Yorrys menyebut elektabilitas Golkar terus menurun dibawah kepemimpinan Novanto.

Kompas TV Surat Keputusan baru diteken oleh Setya Novanto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com