Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Apresiasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, tetapi...

Kompas.com - 09/10/2017, 15:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah berjalan selama tiga tahun. Menurut Zulkifli, pemerintah berhasil membangun sejumlah infrastruktur di pusat dan daerah.

Namun, kata dia, Presiden Jokowi dan Wapres Kalla juga harus memperhatikan permasalahan toleransi yang semakin berkurang di Indonesia. Ia menilai aksi saling hujat di masyarakat sudah sangat masif.

"Tentu kami berharap Presiden dan Wapres fokus selesaikan program, tentu infrastruktur bagus. Kalaupun bagus tapi kegaduhan ini enggak dihentikan itu berbahaya. Saling hujat saling menistakan, kan berbahaya sekali," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Selain itu, kata Zulkifli, pemerintah juga perlu memperhatikan lapangan pekerjaan yang semakin sulit didapat. Terlebih, saat ini Indonesia dibanjiri pekerja dari luar negeri.

(Baca juga: Jokowi Paparkan Fokus Tiga Tahun Pemerintahannya)

Hal itu, lanjut Zulkifli, berpengaruh pada turunnya daya beli masyarakat.

Ia mengaku banyak masyarakat di daerah yang tak mampu membeli kebutuhan pokok sebab harganya melambung tinggi.

"Kalau infrastruktur kan kita lihat oke, cepat sekali. Tapi lapangan pekerjaan, saling menista, kegaduhan yang enggak penting, mengkotak-kotakkan orang (juga penting). Walaupun jalannya bagus tapi kalau lihat-lihatan di jalan saling melotot kan enggak bagus juga," ucap dia.

Kompas TV PDI Perjuangan menilai elektabilitas Joko Widodo yang tinggi disebut karea publik puas dengan kinerjanya sebagai presiden dalam tiga tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com