Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Anggap Ribut-ribut soal Senjata adalah "Proxy War"

Kompas.com - 06/10/2017, 23:07 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap polemik soal pembelian senjata oleh institusi non-militer adalah bentuk dari proxy war yang sering dikhawatirkannya.

Hal itu diungkapkan Gatot di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Awalnya, Gatot mengatakan, ada saja masalah yang muncul di Indonesia, salah satunya soal senjataa.

Ia menganggap, dalam masalah ini, TNI dan Polri menjadi korban adu domba pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau kita lihat ada saja, muncul senjata sedikit saja sudah buat ribut, diadu seolah-olah TNI dengan Polri ribut," kata Gatot.

Baca: Pernyataan 5.000 Senjata Ilegal Diarahkan ke Polri? Gatot Nurmantyo Jawab...

Gatot mengatakan, ia dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian heran dengan polemik soal ini. 

"Saya sama Pak Tito, kok bisa begini ya Pak Tito.. (Tito menjawab) Sudah biarin aja deh, dia lagi seneng (adu domba)," ungkap Gatot.

Menurut Gatot, adu domba soal senjata antara TNI dengan Polri tak lain bertujuan untuk menganggu pembangunan.

"Kemudian apa ya? Jadi kita dibuat akan diadu, diacak-acak, supaya kita tak berkonsentrasi dengan pembangunan. Macam-macam saja," ujar Gatot.

Oleh karena itu, ia menganggap polemik terkait pembelian senjata tersebut adalah bagian dari proxy war yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Ini adalah bentuk yang sering saya katakan, proxy war," kata Gatot.

Sebelumnya, Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial dan diralat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. 

Menurut Wiranto, BIN mendatangkan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk pelatihan sekolah intelijen. Pembelian itu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Beberapa waktu lalu pun, sejumlah senjata api datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017).

Namun, senjata yang disebut-sebut milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex.

Sejumlah pasukan TNI mendatangi kargo tersebut dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

Ia menegaskan, pengadaan senjata-senjata itu telah sesuai dengan prosedur. 

Kompas TV Apakah pertemuan ini akan menjadi akhir? Lalu bagaimana hubungan antar institusi khususnya TNI dan Polri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com