Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PKS, Gatot Nurmantyo Belum Punya Elektabilitas

Kompas.com - 06/10/2017, 21:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mulai meramaikan bursa calon presiden untuk Pilpres 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai, Gatot memang memiliki integritas, kapasitas, dan kompetensi.

Akan tetapi, menurut Nasir, secara keterpilihan, Gatot belum memiliki elektabilitas untuk meraup suara.

"Soal integritas, kapasitas, kompetensi dan lain sebagainya, barangkali Pak Gatot punya. Tapi elektabilitas nah ini kan belum. Kita lihat saja nanti," kata Nasir, saat ditemui usai sebuah diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Baca: Masuk dalam Survei SMRC, Bagaimana Elektabilitas Gatot Nurmantyo?

Kehadiran Gatot pada acara Fraksi PKS beberapa waktu dinilai sebagian kalangan sebagai pendekatan PKS untuk menjajaki kemungkinan mengusungnya pada Pilpres 2019. Nasir mengatakan, hal itu hanya pandangan publik. Bagi PKS, masih terlalu dini berbicara soal capres. 

Partai politik sangat berhati-hati dalam mengusung seorang calon presiden.

"Masih terlalu dini menurut saya ya kalau kemudian kita bicara soal Presiden. Itu soal elektabilitas dan tentu PKS punya mekanisme penjaringan dari kader-kader," ujar Nasir. 

Baca: Belum Ada Lawan Kompetitif, Jokowi Tetap Ungguli Prabowo jika Pilpres Hari Ini

Sebelumnya, nama Gatot Nurmantyo masuk dalam jajaran tokoh yang disurvei Saiful Mudjani Research & Consulting (SMRC) untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Hasil survei menunjukkan, tingkat elektabilitas Gatot masih rendah jika dibandingkan nama-nama lainnya. Elektabilitasnya masih di bawah 1 persen. 

"Potensi tentu ada. Pilpres dua tahun kurang ya tidak mudah. Kan tak bisa tiba-tiba muncul dengan elektabilitas Gatot yang hanya 0,3 persen itu. Tak cukup kompetitif buat layak bertarung," kata SMRC Djayadi Hanan.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com