Penyelesaian Pelanggaran HAM, Tantangan Anggota Komnas HAM 2017–2022

Tantangan lain yang harus mulai dipikirkan dari calon anggota terpilih adalah memiliki visi dan konsep penyelesaian pelanggaran HAM yang terkait aspek korporasi, pemerintah (pusat dan daerah), serta aparat Kepolisian. Sebab ragam itulah yang mendominasi pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini.

Tentunya, kondisi ini bebarengan dengan semangat pemerintah yang menggiatkan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan cukup ramah terhadap investasi.

Maka dampak yang muncul adalah dinamika atau gesekan dengan kelompok rentan, terutama pemilik lahan, masyarakat adat, korban penggusuran, konflik buruh dan problem Tenaga Kerja Asing (TKA), serta potensi konflik sosial yang dalam penanganan yang biasa dilakukan pendekatan keamanan.

Baca juga: Komnas HAM Anggap Perlindungan Kelompok Minoritas Masih Lemah

Anggota terpilih juga harus mampu bersikap pada isu yang sangat sensitif, misalnya pembangunan pabrik semen di Rembang, reklamasi di Teluk Jakarta dan Bali, pelibatan tenaga kerja asing pada proyek infrastruktur dan pertambangan untuk pekerjaan yang bukan ahli, penggusuran dengan dalih untuk kepentingan pembangunan, dan lain sebagainya.

Sikap atas Papua

Papua selalu menjadi objek sorotan, baik dalam dan luar negeri, terutama menyangkut aspek HAM. Diakui bahwa sejak lebih dari satu dekade, Papua telah mendapat alokasi dan perhatian pemerintah yang cukup besar, terutama aspek pembangunan fisik dan penyerahan Otonomi Khusus (Otsus).

Akan tetapi kenyataannya provinsi ini tetap tertinggal, kesenjangan sosial dengan warga pendatang masih terjadi. Aspek pemenuhan hak sipil dan politik juga selalu menjadi sorotan, terutama berkaitan dengan kekerasan terhadap masyarakati.

Bahkan peristiwa terakhir terjadi di Desa Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua yang menyebabkan korban jiwa dari unsur masyarakat.

Dengan demikian, maka calon terpilih perlu ada yang memahami dan memitigasi persoalan HAM di Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang coba dilakukan pemerintah dengan mekanisme pembangunan fisik, tampaknya belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Papua.

Tuntutan penuntasan pelanggaran HAM masih kerap disampaikan, baik forum nasional dan internasional. Untuk itu, perlu dibangun kerangka dialog yang konstruktif untuk mencari solusi-solusi yang komprehensif.

Selain itu, pembentukan Komnas HAM Perwakilan Papua Barat yang sudah ditetapkan oleh Sidang Paripurna, perlu segera diimplementasikan oleh calon terpilih di lapangan guna merespon tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM.

Dengan demikian, diharapkan calon terpilih benar-benar melaksanakan mandatnya dengan fokus pada tantangan-tantangan strategis tersebut, meminjam slogan pemerintah saat ini adalah kerja, kerja dan kerja dengan fokus pada outocome. Jadi selamat bekerja dan bekerja bersama …………