Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/10/2017, 17:21 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri perindustrian Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal namanya yang digadang akan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga merasa tidak ada kejadian yang harus membuatnya berkomentar terkait dinamika internal partai berlambang pohon beringin.

"Wah tidak ada komentar. Tidak ada venue-nya, tidak ada event-nya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Saat disinggung mengenai kondisi Novanto yang tengah sakit sehingga tak bisa memimpin partai, Airlangga hanya menjawab singkat. Politisi Golkar yang sempat bersaing dengan Novanto di ajang Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016 lalu ini menyebut Novanto sudah sehat.

"(Novanto) sudah sembuh," ucap dia.

(Baca: Kata Temannya, Setya Novanto Juga Mengidap Tumor di Tenggorokan)

Airlangga pun menegaskan bahwa mundur atau tidaknya Setya Novanto dari posisi ketua umum lebih baik dikembalikan kepada Novanto sendiri. Ia menilai tidak perlu ada kader Golkar yang mendesak Novanto untuk mundur.

"Haknya ada di ketua umum," ujar dia.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya mengklaim Airlanggo Hartarto merupakan calon kuat pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Hal itu menyusul hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai soal anjloknya elektabilitas Golkar pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Ambil alih saja. Kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga menjadi Plt sudah," ujar Yorrys, di sela Rakornis Partai Golkar di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).

(Baca: KPK Akan Perpanjang Pencekalan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Golkar saat ini terbelah menjadi dua kubu, yang mendukung Novanto tetap menjabat dan yang meminta Setya Novanto nonaktif atau mundur dari jabatannya.

Pada Jumat pekan lalu, Yorrys menyebut, DPP akan melaksanakan rapat pleno membahas soal penonaktifan Novanto pada Senin hari ini. Namun, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan tak ada rapat pleno DPP untuk menonaktifkan Setya Novanto. Yang ada hanya rapat pleno untuk membahas elektabilitas Golkar yang terus menurun.

Adapun Novanto jatuh sakit bersamaan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan keterlibatannya dalam kasus pengadaan proyek E-KTP. Awalnya, Novanto menderita vertigo, namun penyakitnya bertambah parah dan harus menjalani katerisasi jantung.

Hingga hari ini, Novanto masih dirawat di RS Premier, Jatinegara.

Kompas TV Selain kasus KTP elektronik, Setnov sudah lolos dari jerat kasus lain sejak 1999.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Nasional
Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Nasional
Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Nasional
Penghayatan Kolektif Ramadhan

Penghayatan Kolektif Ramadhan

Nasional
Survei Indikator: Pemerintahan di 2024 Diharap Kendalikan Harga Sembako hingga Berantas Korupsi

Survei Indikator: Pemerintahan di 2024 Diharap Kendalikan Harga Sembako hingga Berantas Korupsi

Nasional
Seloroh Melchias Mekeng di Raker Kemenkeu: Makan Uang Haram Kecil Enggak Apa-apa

Seloroh Melchias Mekeng di Raker Kemenkeu: Makan Uang Haram Kecil Enggak Apa-apa

Nasional
Aksi Bripka Handoko dan Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Aksi Bripka Handoko dan Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke