Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Misteri Isu PKI dan Pilpres 2019

Kompas.com - 02/10/2017, 07:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

Saya melanjutkan perjalanan menuju ke pusat berkumpulnya pengunjuk rasa di depan pintu gedung parlemen. Semakin dekat ke sana, semakin sulit saya berjalan menembus pengunjuk rasa.

Semakin dekat pusat pegunjuk rasa, semakin marak yel-yel dan teriakan dari para pengunjuk rasa yang menyuarakan pelarangan PKI dan Penolakkan Perppu Ormas.

Selain teriakkan soal penolakan PKI, saya juga mendengar kerap kali pengunjuk rasa meneriakkan "khilafah".  Saya tanya beberapa pengunjuk rasa, apakah mereka berasal dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagian menjawab iya, sebagian lagi tidak karena menilai HTI telah dibubarkan pemerintah.  


PKI, di antara Isu dan Politik 2019

Kembali ke isu PKI, untuk menjawab pertanyaan di awal tulisan, saya pun mendatangi sosok yang sudah 33 tahun berekcimpung di dunia intelijen, Marsekal Muda Purnawirawan Prayitno Ramelan. Kepadanya saya menanyakan, apakah mungkin PKI bisa tumbuh pada era keterbukaan saat ini. Sebab kita tahu, Komunis bersifat sentralistis di pucuk pimpinan dan tertutup. Sangat berseberangan dengan kondisi saat ini, demokrasi di Indonesia yang sangat terbuka.

Prayitno menjawab, justru di era keterbukaan ini paham komunis punya peluang yang besar untuk berkembang. Pemikiran–pemikiran yang terbuka untuk membahas paham komunis rentan dibalut dengan isu–isu yang berkembang di tengah masyarakat. Prayitno juga meyakini, ideologi, apa pun bentuknya, tak akan pernah mati.

Meski demikian, tak perlu menyikapi berlebihan atas mencuatnya isu PKI. Karena meskipun tetap berpeluang, tak mudah bagi komunis untuk berkembang di era dunia yang dikuasai mayoritas oleh paham liberal.

Lalu apa adakah keuntungan yang diperoleh dari seolah "mencuat hebat"-nya isu ini?

Jawabannya, ada! Pemilu 2019 yang ditujunya. Inilah yang disimpulkan dalam penelitian Indikator Politik Indonesia (IPI), pimpinan Burhanuddin Muhtadi. Ada korelasi antara massa yang keras menyuarakan menolak PKI dengan massa yang berpotensi untuk ditarik ke dalam sebuah kekuatan politik sejumlah partai yang ikut dalam Pemilu 2019.  

Pertanyaannya, akankah berhasil?  

Apapun jawabannya, kita pasti akan melihat gejolak suhu politik yang makin panas, jelang 2019!

Saya Aiman Witjaksono.

Salam!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com