Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putri AH Nasution Tak Setuju Ada Film Baru G30S/PKI

Kompas.com - 30/09/2017, 20:45 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hendrianti Saharah Nasution, putri sulung Jenderal AH Nasution menanggapi usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) versi kekinian.

Yanti, panggilan akrabnya, tak setuju dengan usul Jokowi tersebut.

"Kalau saya secara pribadi tidak setuju karena saya sudah tahu bagaimana film ini dibuat. Kalau ada kontroversi harus ada orang yang melihat di mana kontroversi itu. Tapi kita lihat kejadian itu adalah yang sebenarnya," kata Yanti ditemui di Museum Jenderal AH Nasution, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Yanti mengatakan hingga saat ini ia belum dimintai masukan soal adanya film baru. Ia hanya meminta tolong agar pembuatan film versi anyar itu dipertimbangkan. Sebab film itu sudah menampilkan peristiwa asli, hanya sedikit yang direkayasa.

(Baca: Nobar Film Pengkhianatan G30S/PKI, Penonton Bubar Sebelum Film Kelar)

 

"Ya sedikit sekali (yang tidak asli), karena sutradara. Yang lain hampir sama," ujarnya.

Yanti sendiri tak ada masalah soal pemutaran film G30S/PKI belakangan ini di berbagai tempat. Ia mengatakan film itu sebagai bagian pelajaran sejarah sekaligus tahu apa yang bisa diperbuat untuk bangsa ke depan.

"Saya rasa baik (banyak pemutaran film), bukannya apa-apa, kita harus tahu menghadapi semua," ujar Yanti.

Kepada generasi muda, Yanti berpesan agar menjadikan ini pelajaran bahwa kita tak boleh mudah dipengaruhi orang lain. Generasi muda juga diimbau untuk mempelajari sejarah dengan baik.

"Banyak sekali kita yang tidak tahu, karena saya di bidang sosial sampai ke daerah banyak sekali (yang tidak tahu). Jangankan sejarah ini, soal kebangsaan pun masuk ke pedesaan banyak sekali yang tidak tahu," kata dia. 

"Ini sangat perlu tahu soal sejarah ini. Dan ada kesinambungannya dengan keadaan sekarang di mana anak-anak tau sejarah bisa mengkontrol ke depan bagaimana perjuangan ke depan karena kita tau apa yang diperbuat dari bangsa ini." 

Sebelumnya diberitakan bahwa Jokowi menanggapi ajakan nonton bareng pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat.

Presiden menekankan bahwa menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, seharusnya dibuatkan lagi film yang disesuaikan dengan gaya mereka.

Dengan begitu, para anak muda ini akan dengan mudah memahami bahayanya komunisme.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) siang, seperti dikutip setkab.go.id.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melewatkan malam akhir pekan dengan mengikuti acara nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com