Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bambang Asrini Widjanarko
Kurator seni

Kurator seni, esais isu-isu sosial budaya, aktivis, dan seorang guru. Kontak: asriniwidjanarko@gmail.com

G30S/PKI, Karya Seni Propaganda, dan Tantangan Para Milenial

Kompas.com - 29/09/2017, 22:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Film versi Orde Baru itu memang perlu diuji untuk mewujudkan klaim kebenaran yang disampaikan. Tidak pada masa lalu namun saat ini.

Bukankah, sebuah karya seni adalah hasil dari penafsiran pengalaman-pengalaman majemuk manusia di sebuah waktu, dan di sebuah peristiwa, yang bisa ditelaah kembali pada masa yang akan datang?

Sebuah konstruksi ide dari kenyataan yang bisa benar, bisa juga jauh dari benar nenurut versi lainnya. Tentu jika kita relasikan dengan fakta-fakta historis dan berbagai informasi serta pengetahuan-pengetahuan teranyar.

Dunia kita makin terbuka, makin mudah bagi generasi millenial untuk mengakses masa lampau dengan segala kompleksitas yang mewarnainya melalui e-book, informasi di situs tertentu, media sosial, sampai narasi-narasi baru yang mendalam berbentuk seni, yang beragam, seperti cerpen, puisi, film, seni pertunjukan dan juga digital art, sebagai ajang belajar, membandingkan dengan seni ala rezim Orde Baru tersebut.

Ada banyak sumber bisa kita temukan akurasi-akurasi kebenaran peristiwa tahun 65 yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai salah satu contoh, lima skenario yang saling “berseteru untuk memanggungkan kebenaran“ yang menurut Mary Zurbuchen dengan paper-nya “History, Memory, and ‘The 1965 Incident’ in Indonesia”, di Asian Survey, tahun 2002.

Zurbuchen menyebutkan bahwa, pertama, peristiwa G 30 S adalah murni disutradarai PKI dan seluruh simpatisannya. Kedua, akibat pertarungan internal di tubuh militer. Ketiga, bisa jadi keterlibatan Soeharto mengambil keuntungan personal dari peristiwa “coup d'état”.

Selanjutnya, yang keempat, skenario adanya izin Soekarno pada sekelompok kecil perwira militer yang dikenal dengan “Dewan Jenderal’. Dan yang terakhir, skenario hadirnya operasi intelijen negara asing ingin menggulingkan Soekarno dan melenyapkan masa depan gerakan kiri di dunia ke-3.

Dari sana, sebuah intepretasi seni yang bagus dengan pendekatan instrumentalisme, bahwa seni tidak hanya menyangkut sebuah struktur intrinsik dalam film saja, seperti penokohan, plot, tema maupun segala hal teknis sinematografi yang melekat di dalamnya, namun mengikutkan elemen-elemen eksternal seperti kesahihan historis, kondisi politik kekuasaan pada waktu film dibuat, kondisi kultural sekarang, dll.


Film propaganda

Dengan menimbang lima skenario ala Zurbuchen jika dilekatkan pada pendekatan instrumentalisme, sangat jelas kita ketahui bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI sebuah film propaganda.  

Film propaganda itu menghiperbolakan kekerasan simbolik. Sebagaimana yang dikatakan sosiolog Pierra Bourdieau, film propaganda adalah produk kebudayaan yang memiliki peran penting mengonstruksi kenyataan dari kekuasaan, yang dikatakan ampuh merasuk pikiran manusia.

Yang tentunya, film itu menjadi kehilangan keindahan makna reflektifnya yang obyektif, dan menisbikan narasi berbeda yang bisa jadi sama-sama dekat dengan kebenaran sejarah.

Generasi milenial tentunya sangat berhak untuk menafsirkan, memelajari ulang, menyusuri kejanggalan-kejanggalan film tersebut sembari membangun sebuah fiksi baru yang mungkin saja bisa menjadi anagram peristiwa-peristiwa yang terjadi pada september 1965.

Dengan memilih data yang berlimpah dengan merujuk historisitas anyar, di luar apakah ada faham komunisme di sana atau tidak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com