KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Bupati Kukar Rita Widyasari

Kompas.com - 28/09/2017, 21:56 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, KPK akan menelusuri lebih jauh soal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Menurut Basaria, tidak menutup kemungkinan KPK juga akan menjerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk Rita.

Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

"Sudah barang tentu akan dilanjutkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Karena tim masih di lapangan, pasal-pasal yang kami terapkan Pasal 12 huruf, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B (pasal suap dan gratifikasi)," kata Basaria, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9). 

Baca: KPK Sita Empat Mobil Milik Bupati Kukar Rita Widyasari


Terkait kasus ini, KPK juga telah menyita empat mobil yang dimiliki Rita, tetapi menggunakan nama orang lain.

Keempat mobil itu adalah Hummer type H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser.

"Empat mobil tersebut diduga berada pada penguasaan RIW (Rita Widyasari) namun dengan nama pihak lain," kata Basaria.

Penyidik KPK juga akan mendalami penerimaan gratifikasi Rita dan Khairudin yang berasal dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. 

"Gratifikasi ini sudah barang tentu berhubungan sama orang-orang lain, pengembangan sangat mungkin, gratifikasi ini ada beberapa pihak," kata Basaria.

Persoalan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rita juga akan didalami KPK.

Sebab, ada lonjakan yang signifakan dari kekayaan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur itu. 

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X