KPK Sita Empat Mobil Milik Bupati Kukar Rita Widyasari

Kompas.com - 28/09/2017, 19:58 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat mobil milik Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari karena diduga terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Rita. 

Rita telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap terkait izin perkebunan kelapa sawit dan menerima gratifikasi. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, empat mobil yang disita yaitu Hummer type H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser.

"Empat mobil tersebut diduga berada pada penguasaan RIW (Rita Widyasari) namun dengan nama pihak lain," kata Basaria, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Baca: Suap Bupati Kukar Rita Widyasari Diduga Terkait Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Menurut Basaria, Hari Susanto memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

"Suap diduga diterima sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2010, dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT SGP," kata dia.

Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai Tersangka

"Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi uang sebesar 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama jabatan tersangka," kata Basaria.

Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan

Sementara, sebagai pemberi suap, Hari Susanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Nasional
KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

Nasional
Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Nasional
Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Nasional
Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Nasional
PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

Nasional
9 Bulan Pandemi, Jokowi Klaim Sinyal Positif Ekonomi Semakin Jelas

9 Bulan Pandemi, Jokowi Klaim Sinyal Positif Ekonomi Semakin Jelas

Nasional
Bareskrim Tangkap Ustaz Maaher At-Thuwailibi atas Tuduhan Menyebar Kebencian

Bareskrim Tangkap Ustaz Maaher At-Thuwailibi atas Tuduhan Menyebar Kebencian

Nasional
Wapres: Pemerintah Serap Aspirasi dan Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Beberapa Daerah

Wapres: Pemerintah Serap Aspirasi dan Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Beberapa Daerah

Nasional
Jokowi: Waspada, Jangan Sampai Terjadi Pandemi Gelombang Kedua

Jokowi: Waspada, Jangan Sampai Terjadi Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
9 Bulan Pandemi Covid-19, Jokowi: Kasus Aktif 12,72 Persen, Kesembuhan 84,02 Persen

9 Bulan Pandemi Covid-19, Jokowi: Kasus Aktif 12,72 Persen, Kesembuhan 84,02 Persen

Nasional
Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Fantastis, Ini Perbandingan dengan DPR RI

Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Fantastis, Ini Perbandingan dengan DPR RI

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat, KPK Panggil Mantan Direktur Garuda Indonesia sebagai Tersangka

Kasus Pengadaan Pesawat, KPK Panggil Mantan Direktur Garuda Indonesia sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X