Penundaan Rapat Pleno soal Plt Ketum Golkar atas Permintaan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan penundaan rapat pleno untuk menyikapi rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar atas permintaan Setya Novanto.

"Iya itu kan hanya soal teknis saja. Saya kan belum ketemu (Novanto). Yang ditugaskan kan Ketua Harian dan Sekjen (Sekretaris Jenderal)," kata Nurdin di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).

Saat ditanya apakah alasan penundaan rapat pleno karena menunggu putusan praperadilan, Nurdin menjawab hal itu tak berkaitan dengan rapat pleno.

"Tidak ada urusan rapat pleno dengan praperadilan. Praperadilan urusan pribadi Novanto dan DPP Partai Golkar jalan sendiri," kata Nurdin.

(Baca juga: Golkar Tunda Pleno soal Penonaktifan Novanto sebagai Ketum)

Ia menambahkan, rekomendasi penunjukan Plt tetap akan dibacakan dalam rapat pleno dan hasil penyikapannya akan disampaikan ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I.

Nurdin pun mengatakan, pertemuan dengan seluruh DPD tingkat I masih belum direncanakan oleh DPP.

"Belum ada pertemuan (DPD). Kan nanti ada pertemuan DPD I. Kalau ada pertemuan silaturahim ya itu urusan DPD I, tapi itu di luar struktural organisasi. Kami ada mekanisme dalam AD/ART dan semua harus taat asas," kata Nurdin.

Sebelumnya, Nurdin membenarkan adanya rekomendasi penunjukan pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

(Baca: Turunnya Elektabilitas Jadi Alasan Golkar Minta Novanto Nonaktif)

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanro menjadi tersangka.

Namun, kata Nurdin, rekomendasi tersebut belum menjadi keputusan partai, karena baru akan diputuskan pada Rapat Pleno DPP yang direncanakan berlangsung Kamis (27/9/2017) besok.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Ia menambahkan, nantinya ketua umum yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.

"Nanti ketum yang mengambil kebijakan seperti apa sebetulnya. Kami akan melakukan rapat pleno besok tanggal 28 (September) untuk mendengarkan apa jawaban dari ketum terhadap konsultasi berkaitan dengan rekomendasi," tutur Nurdin.