Kompas.com - 28/09/2017, 18:29 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan penundaan rapat pleno untuk menyikapi rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar atas permintaan Setya Novanto.

"Iya itu kan hanya soal teknis saja. Saya kan belum ketemu (Novanto). Yang ditugaskan kan Ketua Harian dan Sekjen (Sekretaris Jenderal)," kata Nurdin di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).

Saat ditanya apakah alasan penundaan rapat pleno karena menunggu putusan praperadilan, Nurdin menjawab hal itu tak berkaitan dengan rapat pleno.

"Tidak ada urusan rapat pleno dengan praperadilan. Praperadilan urusan pribadi Novanto dan DPP Partai Golkar jalan sendiri," kata Nurdin.

(Baca juga: Golkar Tunda Pleno soal Penonaktifan Novanto sebagai Ketum)

Ia menambahkan, rekomendasi penunjukan Plt tetap akan dibacakan dalam rapat pleno dan hasil penyikapannya akan disampaikan ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I.

Nurdin pun mengatakan, pertemuan dengan seluruh DPD tingkat I masih belum direncanakan oleh DPP.

"Belum ada pertemuan (DPD). Kan nanti ada pertemuan DPD I. Kalau ada pertemuan silaturahim ya itu urusan DPD I, tapi itu di luar struktural organisasi. Kami ada mekanisme dalam AD/ART dan semua harus taat asas," kata Nurdin.

Sebelumnya, Nurdin membenarkan adanya rekomendasi penunjukan pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

(Baca: Turunnya Elektabilitas Jadi Alasan Golkar Minta Novanto Nonaktif)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Nasional
Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Nasional
Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Nasional
PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.