Golkar Tunda Pleno soal Penonaktifan Novanto sebagai Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menunda rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal keputusan menunjuk pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menuturkan, pleno tersebut ditunda hingga Jumat (29/9/2017).

Sedianya rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis (28/9/2017).

"Ya, diundur besok," kata Nurdin saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2017).

Rapat rencananya akan dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Pukul 13.00 WIB.

(baca: Turunnya Elektabilitas Jadi Alasan Golkar Minta Novanto Nonaktif)

Nurdin menuturkan, rapat pleno tersebut akan mendengarkan jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto atas rekomendasi penonaktifan dan penunjukan plt ketum.

Nurdin menuturkan, salah satu alasan penundaan rapat adalah karena dirinya belum bertemu dengan Novanto.

"Iya, saya belum ketemu," kata dia.

(baca: Satu per Satu Loyalis Berbalik, Setya Novanto Kini di Ujung Tanduk)

Nurdin sebelumnya mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto.

Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

"Kemudian korbid polkuham itu merekomendasikan untuk ketum (ketua umum) nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).