Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Pencemaran Nama Baik, MKD Panggil Viktor Laiskodat Pekan Depan

Kompas.com - 27/09/2017, 21:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR akan memanggil Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat terkait pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Generasi Muda Partai Demokrat.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Viktor akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi pekan depan, Rabu (4/10/2017). Viktor dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah acara yang terekam dalam video.

Saat itu Viktor menyebut PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN sebagai partai intoleran karena mendukung berdirinya negara khilafah dengan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pemanggilan klarifikasi akan dilakukan terhadap Pelapor maupun Terlapor kepada saudara VBL (Viktor Bungtilu Laiskodat) yang lokasinya di Nusa Tenggara Timur," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(Baca juga: Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN)

Dasco mengatakan, pelaporan Viktor termasuk yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, proses pelaporan di MKD itu dinantikan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, berkas pelaporan Viktor telah lengkap secara administrasi dan akan diklarifikasi, lantas ditentukan kelayakannya untuk kemudian disidangkan.

"Kami adakan sidang penyelidikan dengan memanggil pelapornya. Ada dua dan Terlapor juga kami akan undang untuk klarifikasi. Sehingga pada hari itu bisa diputuskan apakah kemudian masuk register perkara untuk dilanjutkan atau tidak," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kompas TV Pidato Viktor Laiskodat di Kupang, NTT, pada 1 Agustus 2017 menjadi dasar PKS untuk melaporkan politisi Nasdem ini ke polisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com