Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Partai Peserta Pemilu 2014 Tetap Harus Diverifikasi

Kompas.com - 27/09/2017, 18:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan partai peserta Pemilu 2014 atau partai politik (parpol) yang pernah lolos dalam Pemilu terakhir tetap harus melalui proses verifikasi.

Verifikasi bagi partai peserta Pemilu tersebut dikarenakan ada pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan, mengacu Pasal 173 ayat 2, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu, parpol harus memiliki pengurus di seluruh provinsi.

"Nah, pertanyaannya yang lolos Pemilu terakhir, berapa jumlah provinsinya (saat diverifikasi sebelumnya)? 33. Kalau sekarang 34 provinsi, berarti kan ada yang kurang (ada yang belum diverifikasi). Jadi, belum memenuhi syarat itu," kata Hasyim dalam sosialisasi PKPU terkait verifikasi parpol, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(Baca: KPU Minta UU Pemilu Direvisi jika MK Kabulkan Uji Materi soal Verifikasi Parpol )

Hasyim mencontohkan, di daerah otonomi baru (DOB) Kalimantan Utara, seluruh parpol harus memenuhi tahapan verifikasi di situ. Demikian juga untuk kabupaten/kota yang masuk ke DOB tersebut.

"Meskipun dulu kabupaten/kota di sana pernah diverifikasi, tapi kan dulu bagian dari Kalimantan Timur. Sekarang statusnya sudah berubah menjadi bagian dari Kaltara," imbuh Hasyim.

Sebaliknya, apabila ada kabupaten/kota baru atau pemekaran di suatu wilayah Provinsi, maka parpol juga harus memenuhi tahapan verifikasi di situ. Sebab, akan diperhitungkan apakah adanya pemekaran kabupaten/kota itu mempengaruhi syarat 75 persen kepengurusan di tingkat Provinsi.

"Yang jelas diverifikasi adalah Kaltara bagi parpol peserta Pemilu 2014 atau yang sudah pernah dinyatakan lolos memenuhi syarat peserta Pemilu atau sudah pernah lolos verifikasi parpol," kata Hasyim.

Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com