Golkar Sebut Penunjukan Plt untuk Ganti Setya Novanto Tunggu Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Adies Kadir membenarkan adanya hasil kajian yang menyarankan agar Ketua Umum Golkar Setya Novanto segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sebagai penggantinya.

Saran mengganti Setya Novanto didasarkan pada hasil kajian yang diperoleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai melalui kajian elektabilitas Golkar yang didapati turun drastis. Penyebab utamanya diduga karena status hukum Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Iya benar, untuk disampaikan (dalam Rapat Pleno). Benar disampaikan kepada ketum (ketua umum) tapi segala keputusan melalui pleno. Tapi kalau kita berbicara saat ini kan tidak elok," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Apalagi, kata Adies, saat ini Novanto masih menjalani proses praperadilan sehingga tidak etis jika didesak untuk segera menunjuk Plt.

(Baca: Ingin Periksa Setya Novanto, KPK Pertimbangkan "Second Opinion" IDI)

Selain itu, lanjut Adies, Novanto juga masih menjalani serangkaian pengobatan atas berbagai penyakit yang diidapnya setelah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Ketua umum masih dalam kondisi sakit kemudian praperadilan dalam waktu dekat baru akan diputuskan, sangatlah bijak kalau kita tunggulah sedikit. Jangan sampai ketua umum yang lagi sakit terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga," lanjut Adies.

(Baca: Golkar Putuskan Segera Tunjuk Plt Ketum dan Minta Kesediaan Novanto Mundur)

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.  

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar,di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).