Gerindra: Ucapan Prabowo soal Bantuan untuk Rohingya Salah Dipahami

Kompas.com - 23/09/2017, 15:31 WIB
Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya. /ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade menilai terjadi kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah untuk Rohingya sebagai pencitraan.

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan tokoh lintas agama yang menyatakan bantuan pemerintah kepada etnis Rohingya bukan pencitraan.

Ia mengatakan, yang dimaksud Prabowo ialah pemerintah Indonesia tidak hanya bisa menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar dengan hanya memberi bantuan.

Ia menegaskan, maksud Prabowo adalah mendorong pemerintah untuk langsung mendesak ASEAN dalam upaya menyelesaikan krisis Rohingya.

Baca: Idrus Marham Nilai Prabowo Seharusnya Tiru Jokowi Bantu Rohingya

"Pemerintah Indonesia harus berbuat konkrit untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab dengan mengirimkan bantuan selesai. Itu yang dimaksud Pak Prabowo (dengan) pencitraan itu," kata Andre saat dihubungi, Sabtu (23/9/2017).

Karena itu, menurut Andre, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo sebab mantan Komandan Jenderal Kopassus itu justru hendak menginspirasi pemerintah untuk menyelesaikan akar permasalahan.

Menurut Andre, ada beberapa langkah konkrit yang semestinya bisa dilakukan pemerintah, yakni mendesak ASEAN menghentikan krisis tersebut, dan mendorong Dewan Keamanan PBB turut serta mengirim pasukan perdamaian.

"Yang tidak pencitraan adalah bagaimana Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, mengambil alih permasalahan ini dalam rangka memimpin penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian yang konkrit," lanjut Andre.

Sebelumnya Solidaritas Lintas Agama untuk Myanmar (SALAM) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, salah satu anggota solidaritas, mengatakan, langkah politik pemerintah dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan langkah konkret yang harus didukung.

Baca: Ruhut: Prabowo Kebelet Mau 'Nyapres', Jadi Asal Komentar

Said menyatakan ketidaksetujuannya atas penyataan sejumlah pihak yang menyebut bantuan pemerintah sebagai bentuk pencitraan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan warga Rohingya," ujar Said saat memberikan keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X