Gerindra: Ucapan Prabowo soal Bantuan untuk Rohingya Salah Dipahami

Kompas.com - 23/09/2017, 15:31 WIB
Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya. /ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade menilai terjadi kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah untuk Rohingya sebagai pencitraan.

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan tokoh lintas agama yang menyatakan bantuan pemerintah kepada etnis Rohingya bukan pencitraan.

Ia mengatakan, yang dimaksud Prabowo ialah pemerintah Indonesia tidak hanya bisa menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar dengan hanya memberi bantuan.

Ia menegaskan, maksud Prabowo adalah mendorong pemerintah untuk langsung mendesak ASEAN dalam upaya menyelesaikan krisis Rohingya.

Baca: Idrus Marham Nilai Prabowo Seharusnya Tiru Jokowi Bantu Rohingya

"Pemerintah Indonesia harus berbuat konkrit untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab dengan mengirimkan bantuan selesai. Itu yang dimaksud Pak Prabowo (dengan) pencitraan itu," kata Andre saat dihubungi, Sabtu (23/9/2017).

Karena itu, menurut Andre, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo sebab mantan Komandan Jenderal Kopassus itu justru hendak menginspirasi pemerintah untuk menyelesaikan akar permasalahan.

Menurut Andre, ada beberapa langkah konkrit yang semestinya bisa dilakukan pemerintah, yakni mendesak ASEAN menghentikan krisis tersebut, dan mendorong Dewan Keamanan PBB turut serta mengirim pasukan perdamaian.

"Yang tidak pencitraan adalah bagaimana Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, mengambil alih permasalahan ini dalam rangka memimpin penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian yang konkrit," lanjut Andre.

Sebelumnya Solidaritas Lintas Agama untuk Myanmar (SALAM) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, salah satu anggota solidaritas, mengatakan, langkah politik pemerintah dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan langkah konkret yang harus didukung.

Baca: Ruhut: Prabowo Kebelet Mau 'Nyapres', Jadi Asal Komentar

Said menyatakan ketidaksetujuannya atas penyataan sejumlah pihak yang menyebut bantuan pemerintah sebagai bentuk pencitraan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan warga Rohingya," ujar Said saat memberikan keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Nasional
Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X