Kompas.com - 21/09/2017, 10:23 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari menilai, tuduhan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Agus Rahardjo adalah bentuk cari-cari kesalahan.

Sebelumnya, pansus jelang akhir masa kerjanya malah menuduh ketua KPK tersebut terindikasi korupsi saat menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015.

Selain dinilai mencari-cari kesalahan, Feri menilai pansus di DPR RI itu hendak menjatuhkan lembaga anti rasuah. Sebab, lanjut dia, awalnya pansus dibentuk karena mempermasalahkan soal kinerja KPK, namun sekarang mereka menyimpang dari tugasnya sendiri.

"Awalnya pansus mempermasalahkan kinerja KPK sebagai institusi. Tiba-tiba saat ini mempermasalahkan personal ketua KPK. Ini jelas upaya mencari-cari kesalahan. DPR sedari awal sudah berniat untuk menjatuhkan KPK," kata Feri, lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (21/9/2017).

Baca juga: Tuduhan Pansus untuk Ketua KPK, dari Kasus E-KTP hingga Bina Marga

Pansus, kata Feri, dibentuk untuk menyelidiki suatu perkara tertentu yg telah ditentukan sebelum pembentukannya. Itu sebabnya pansus angket ini dinilainya menyimpang, tidak saja pada pembentukannya yang tidak sesuai undang-undang, tetapi juga tindakan-tindakannya yang tidak sesuai UU MD3.

"Itu sebabnya tuduhan kepada ketua (KPK) adalah upaya merusak citra kelembagaan semata," ujar Feri.

Dia mempertanyakan, bukankan ketua dan seluruh komisioner KPK dipilih DPR. Jika kelemahan-kelemahan personal itu ada, tentu yang paling bertanggung jawab menurut dia adalah DPR.

Baca juga: Mengapa Baru Sekarang Pansus DPR Sebut Ketua KPK Terindikasi Korupsi?

Oleh karenanya, Feri menilai tuduhan terhadap ketua KPK ini sesungguhnya sudah memperlihatkan kelemahan pansus. Kelemahan ini, menurut dia, bisa menjadi alat bukti tambahan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keberadaan pansus KPK.

"Karena langkah-langkah pansus sangat politis dan berpotensi menghalang-halangi proses hukum," ujar Feri.

Kompas TV Meruncingnya komunikasi KPK dan DPR belakangan ini tidak lepas dari penyidikan dugaan korupsi KTP el. Ada nama – nama anggota DPR RI dalam kasus ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.