Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Sebut Santri hingga Pengajar di Ponpes Ibnu Masud Terindikasi ISIS

Kompas.com - 20/09/2017, 05:24 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya menutup Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud yang beberapa waktu belakangan ini menjadi buah bibir masyarakat. Ponpes yang berada di kawasan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu dianggap meresahkan warga karena dugaan terkait dengan radikalisme.

Menanggapi itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan bahwa alasan penutupan ponpes tersebut adalah karena tak memiliki izin pendirian ponpes.

"Jadi begini pesantren itu setelah dicek memang tidak ada izinnya," kata Suhardi di komplek parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Meski demikian, Suhardi juga mengakui, alasan lain penutupan ponpes tersebut. Misalnya, ada beberapa anak santri di ponpes itu yang berangkat ke Suriah bergabung dengan kelompok terorisme ISIS.

(Baca: Eksklusif, Jejak Hatf, Si Bocah ISIS di Gunung Salak)

"Itu fakta semua, jadi bukan karena cuma enggak ada izin. Tapi banyak sekali ternyata dari sana, banyak yang terindikasi ISIS," kata Suhardi.

Bahkan, kata Suhardi, beberapa pengajar di ponpes tersebut adalah para anggota kelompok terlarang.

"Ada beberapa pengajar di sana yang deportan yang terkait suatu kelompok terlarang. Makanya itu awalnya, begitu cek tidak ada ijinnya juga," kata Suhardi.

Diketahui, salah satu santri di ponpes tersebut, yakni Hatf Saiful Rasul dan sejumlah terpidana terorisme pernah mendalami ilmu agama di sana.

(Baca: WNI Eks Simpatisan ISIS: Saya Khilaf, Menyesal...)

Hatf Saifula Rasul merupakan bocah 13 tahun yang dinyatakan tewas di Suriah sebagai militan kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Di ponpes itu, Hatf Saiful Rasul pernah menginap selama tiga bulan.

Pesantren itu juga memiliki hubungan dengan Hari Budiman, terpidana kasus pelatihan militer di Aceh pada 2010 yang difasilitasi Dulmatin, salah satu otak Bom Bali tahun 2002.

Tak cuma itu, terjadi pula pembakaran umbul-umbul merah-putih oleh staf Ibnu Mas'ud pada saat perayaan HUT ke-72 RI tanggal 17 Agustus lalu.

Kompas TV Pengambilalihan daerah ini membuat pergerakan ISIS di Deir Ezzor semakin terhambat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com