Kompas.com - 15/09/2017, 12:50 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Nurshadrina Khaira Dhania, Mohammad Raihan Rafisanjani dan Lasmiati adalah tiga dari 18 warga negara Indonesia yang baru saja kembali dari Suriah.

Mereka berangkat ke Suriah sejak 2015 lalu karena membayangkan nikmatnya hidup di bawah pemerintahaan ISIS.

Dalam Talkshow Rosi episode Pengakuan Anggota ISIS, di Kompas TV, Kamis (14/9/2017) malam, Nurshadrina mengakui bahwa bayangan awalnya ketika berangkat ke Suriah, ia akan hidup sempurna di bawah panji khilafah.

"Anak-anak sekolah terjamin kehidupannya, semua yang bagus-bagus, sekolah gratis," katanya.

"Ketika ke sana (Suriah), dunianya dapat, akhiratnya pun akan dapat. Jadi saya ingin keluarga saya juga, saya ajak mereka semua," lanjut Nurshadrina.

(baca: Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap Pabrik Anak)

Nurshadrina Khaira Dhania (19) salah satu dari 18 mantan simpatisan kelompok teroris Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS yang kembali dari Suriah ke Tanah Air pada pertengahan Agustus 2017 lalu. Sumber: YouTube Kompas TV Nurshadrina Khaira Dhania (19) salah satu dari 18 mantan simpatisan kelompok teroris Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS yang kembali dari Suriah ke Tanah Air pada pertengahan Agustus 2017 lalu.
Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur, harapannya tersebut tak sesuai dengan fakta yang ia temukan di negara yang sempat dikuasai pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi itu.

Kini ia menyesali keputusannya tersebut dan ingin kembali diterima dengan lapang dada di Tanah Air.

"Mereka (masyarakat) curiga, kesal itu wajar ya. Karena (saya) jelas balik dari negeri terlarang yang dimusuhi semua negara. Wajar mereka punya pemikiran seperti itu," ungkap Nurshadrina.

(baca: Bagai Dimabuk Cinta, Alasan WNI Ini Sempat Gabung ISIS di Suriah)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.