Hanura: Prabowo Keliru Bedakan Pencitraan dan Kerja Nyata

Kompas.com - 18/09/2017, 15:39 WIB
Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman (kedua kiri) menghadiri Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman (kedua kiri) menghadiri Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Aksi dari Crisis Center for Rohingya PKS bersama ormas-ormas Islam tersebut menyuarakan dihentikannya kekerasan dan dikembalikannya hak kewarganegaraan etnis Rohingya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Aksi Bela Rohingya di Jakarta, Sabtu (18/9/2017), tentang krisisi Rohingya justru kontraproduktif.

Dalam Aksi Bela Rohingya, Prabowo mengatakan bantuan pemerintah untuk pengungsi Rohingya hanya pencitraan.

Dadang mengatakan, hingga saat ini, pemerintah telah melakukan sejumlah aksi nyata dengan mengirim berbagai bantuan untuk pengungsi Rohingya.

Bantuan tersebut meliputi makanan serta tenaga dan alat kesehatan.

"Pak Jokowi itu sudah melakukan langkah nyata. Mengirimkan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan maupun langkah diplomatik. Lalu pencitraannya dimana? Di sinilah Pak Prabowo keliru membedakan antara pencitraan dengan kerja nyata," kata Dadang melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).

(Baca: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi)

Dadang meminta tak perlu ada pihak yang menuduh pemerintah dengan tuduhan pencitraan dalam krisis Rohingya.

Ia menyarankan agar semua pihak turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan krisis Rohingya.

"Jadi lebih baik semua orang jangan banyak berdebat masalah Rohingya. Kumpulkan uang atau apapun, mengirimkan bantuan ke sana. Kompak lah untuk menekan Pemerintah Myanmar. Kalau menuduh yang lain-lain itu kontraproduktif," lanjut dia.

(baca: Golkar Anggap Prabowo Sengaja Manfaatkan Isu Rohingya)

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X