Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Prabowo Keliru Bedakan Pencitraan dan Kerja Nyata

Kompas.com - 18/09/2017, 15:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Aksi Bela Rohingya di Jakarta, Sabtu (18/9/2017), tentang krisisi Rohingya justru kontraproduktif.

Dalam Aksi Bela Rohingya, Prabowo mengatakan bantuan pemerintah untuk pengungsi Rohingya hanya pencitraan.

Dadang mengatakan, hingga saat ini, pemerintah telah melakukan sejumlah aksi nyata dengan mengirim berbagai bantuan untuk pengungsi Rohingya.

Bantuan tersebut meliputi makanan serta tenaga dan alat kesehatan.

"Pak Jokowi itu sudah melakukan langkah nyata. Mengirimkan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan maupun langkah diplomatik. Lalu pencitraannya dimana? Di sinilah Pak Prabowo keliru membedakan antara pencitraan dengan kerja nyata," kata Dadang melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).

(Baca: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi)

Dadang meminta tak perlu ada pihak yang menuduh pemerintah dengan tuduhan pencitraan dalam krisis Rohingya.

Ia menyarankan agar semua pihak turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan krisis Rohingya.

"Jadi lebih baik semua orang jangan banyak berdebat masalah Rohingya. Kumpulkan uang atau apapun, mengirimkan bantuan ke sana. Kompak lah untuk menekan Pemerintah Myanmar. Kalau menuduh yang lain-lain itu kontraproduktif," lanjut dia.

(baca: Golkar Anggap Prabowo Sengaja Manfaatkan Isu Rohingya)

Prabowo sebelumnya menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," ucap dia.

(baca: PDI-P: Pernyataan Prabowo Mengada-ada...)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Rabu (13/9/2017) melepas 34 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades, di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sebanyak 34 ton bantuan kemanusiaan itu terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.

Bantuan itu diberangkatkan usai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi dengan pemerintah Banglades dan Myanmar mengenai bantuan yang paling dibutuhkan pengungsi.

(baca: 54 Ton Bantuan RI untuk Rohingya Didistribusikan Mulai 18 September)

Bantuan ini bukanlah yang terakhir. Pemerintah terus menghimpun bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan untuk ratusan ribu pengungsi Rohingya.

Pada Kamis (14/9/2017), 34 ton bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya tiba di Banglades.

Kompas TV Selain itu, tambahan bantuan berupa 9,7 ton makanan juga telah tiba di Aceh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com