Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dandhy Nilai Pelaporan atas Tulisannya adalah Upaya Bungkam Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 17/09/2017, 17:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sutradara film dokumenter Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke polisi oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) atas tulisannya terkait Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi itu, Dandhy menilai bahwa kasus yang menjerat dirinya merupakan upaya membungkam kebebasan berekspresi. Ia mengaku bahwa ini adalah kali pertama dirinya dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, ini respons yang paling tidak demokratis yang saya terima," kata Dandhy dalam konferensi pers di kantor Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kwitang, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Dalam tulisannya, Dandhy membandingkan Megawati dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dandhy menilai sikap Suu Kyi yang dinilai abai terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya memunculkan kekecewaan. Apalagi, sebelumnya Aung San Suu Kyi dinilai sebagai aktivis demokrasi di Myanmar.

(Baca juga: Dilaporkan ke Polisi karena Tulisan, Dandhy Sebut Bentuk Represi Baru)

Kekecewaan yang sama, dalam tulisan Dandhy, diperlihatkan Megawati. Jika di era Orde Baru Megawati dikenal sebagai aktivis demokrasi, tetapi Megawati yang kemudian menjadi presiden dianggap tidak melakukan pendekatan yang baik dalam menangani konflik di Aceh dan Papua.

Dandhy menilai sikap Megawati dan Aung San Suu Kyi memunculkan kekecewaan, sebab keduanya pernah dikenal sebagai simbol perjuangan di demokrasi di negaranya masing-masing.

Ia mengatakan, tulisan yang dimuat dalam akun Facebook pribadinya itu berdasarkan data-data. Ia pun menegaskan bahwa dalam tulisan itu, dirinya lebih menyoroti soal tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

"Ini yang kemudian saya sorot. Dari pertama saya katakan, Aung Sann Suu Kyi adalah news peg (cantolan berita). Saya tidak mau terjebak (seperti) framing pelapor, Aung Sann Suu Kyi dan Megawati, perbandingannya bukan person, tapi resolusi konflik," kata Dandhy.

"Bahwa ada person (dibahas di tulisan itu) itu tidak terhindarkan, karena kalau menulis harus ada 5W dan 1H, saya pikir itu jawabannya. Dari awal saya ingin menulis bagaimana Indonesia belajar dari Rohingya, bukan membandingkannya dengan Megawati seperti framing pada Pelapor," tutur pria yang pernah menjadi jurnalis di sejumlah televisi dan media cetak itu.

(Baca juga: YLBHI Berharap Kasus Dandhy Dwi Laksono Berakhir seperti Kasus Kaesang)

Sementara itu, Ketua AJI Suwarjono menyayangkan adanya laporan terhadap Dandhy. Apalagi, jika nantinya polisi justru memproses laporan tersebut.

Suwarjono mengatakan bahwa AJI akan memberikan pendampingan kepada Dandhy.

"Ini bukan cuma (soal) personal terhadap Dandhy, tapi pada penegak hukum memberlakukan orang-orang yang bersikap kritis," kata dia.

Sebelumnya, Repdem yang merupakan organisasi sayap PDI-P melaporkan Dandhy ke Polda Jawa Timur, pada Rabu (6/9/2017).

Tulisan berjudul "San Suu Kyi dan Megawati" yang diungah ke akun Facebook bernama Dhandy Dwi Laksono pada 4 September 2017 itu dianggap mengandung unsur sarkasme.

Kompas TV Situs Ditutup, Solusi Cegah Konflik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com