Mendagri: Kemajemukan Jadi Kekuatan untuk Tangkal Paham Perusak Negara

Kompas.com - 17/09/2017, 07:57 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, Sabtu (16/9/2017) KOMPAS.com / Mei LeandhaMendagri Tjahjo Kumolo memaparkan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, Sabtu (16/9/2017)
|
EditorPascal S Bin Saju

 

MEDAN, KOMPAS.com - Ditunjuk sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan Universitas Khatolik Santo Thomas Medan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Saat ini, kata Tjahjo, Indonesia berada di masa ketimpangan sosial. Mulai dari kesehatan, pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan.

"Belum lagi persoalan narkoba, radikalisme, terorisme dan korupsi yang tak tuntas. Tren angka korupsi yang dilakukan pejabat tingkat pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir meningkat tinggi," kata Tjahjo, Sabtu (16/9/2017).

Tanggung jawab tidak hanya di pundak TNI dan Polri, namun seluruh elemen masyarakat.

Kemajemukan Indonesia, menurutnya, menjadi kekuatan tersendiri dalam menangkal semua paham-paham yang coba merusak negara.

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin erat dan sepaham demi keutuhan NKRI.

Baca: Mendagri: Lawan! Tak Ada Sikap Netral Hadapi Terorisme

"Ingat, tanpa kemajemukan dan kebinekaan, bangsa Indonesia tidak ada apa-apanya. Kalau berjalan beriringan dalam satu idiologi yaitu Pancasila, niscaya paham-paham radikalisme akan hilang dengan sendirinya," ucap dia.

Kepada mahasiswa, Tjahjo berpesan agar memanfaatkan waktu belajar yang singkat.

Setelah wisuda, mereka harus turun ke masyarakat, mengorganisir dan memajukan pola pikir masyarakat.

"Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, setiap manusia harus punya imajinasi dan persepsi," ujarnya.

Turut hadir dalam seminar ini, Ketua Umum PBNU Said Agil Sirodj, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Yudi Latief dan Ketua Yayasan Santo Thomas DR Cosmas Batubara.

Juga ada anggota DPD RI Parlindungan Purba, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Rektor Unika Santo Thomas Dr Frietz Tambunan.

Baca: Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X