Kompas.com - 16/09/2017, 17:10 WIB
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International menyayangkan langkah kepolisian yang melarang seminar bertajuk "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang digelar di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

"Pelarangan seminar ini memperpanjang daftar pemberangusan kegiatan-kegiatan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965/1966," ujar Direktur Amnesty International Usman Hamid melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu sore.

"Pelarangan ini juga merupakan pelaksanaan keliru atas undang-undang yang secara jelas menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk berkumpul dan berpendapat secara damak. Tren seperti ini harus dihentikan," lanjut dia.

Baca: Tak Berizin, Polisi Bubarkan Seminar Bertema 1965 di LBH Jakarta

Padahal simposium itu menghadirkan korban, akademisi, aktivis HAM, mantan anggota militer dan perwakilan pemerintah.

Simposium itu merujuk pada laporan akhir investigasi Komnas HAM pada Juli 2012 yang menyatakan bahwa peristiwa 1965/1966 memenuhi kriteria sebagai kejahatan kemanusiaan.

Usman menambahkan, langkah pelarangan kepolisian bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan ingin melepaskan generasi muda dari beban sejarah dengan mendukung upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk 1965/1966.

"Pelarangan oleh polisi membuat komitmen Presiden terlihat sebagai bentuk hipokrasi. Ini saatnya Presiden Jokowi mendengar suara korban ketimbang membiarkan polisi membungkamnya," ujar Usman.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membubarkan seminar di Gedung YLBHI Jakarta di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono mengatakan, pembubaran dilakukan karena acara itu digelar tanpa izin.

"Seandainya mengumpulkan banyak orang kemudian berkegiatan tanpa memberikan pemberitahuan atau izin kepolisian, ya kami berhak bubarkan. Jadi belum ada (pemberitahuan) dari panitia kepada kepolisian," ujar Argo di Jakarta.

Baca: Menanti Langkah Konkret Pemerintah soal Penuntasan Tragedi 1965

Argo menolak jika ada yang beranggapan pembubaran itu dilakukan karena seminar membahas topik pelanggaran HAM berat pada 1965/1966.

Argo juga amat yakin, pembubaran tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memperjuangkan Kemerdekaan Udara Indonesia

Memperjuangkan Kemerdekaan Udara Indonesia

Nasional
Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Nanti Lihat Mana yang Faktual

Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Nanti Lihat Mana yang Faktual

Nasional
Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Nasional
Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Nasional
Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Nasional
Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Nasional
Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Nasional
Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Nasional
Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Nasional
Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.