Ketua TPF PBB untuk Rohingya Ungkap Hambatan Masuk Wilayah Rakhine

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kasus Myanmar hingga saat ini belum bisa memasuki wilayah negara bagian Rakhine.

Ketua TPF PBB untuk Kasus Myanmar, Marzuki Darusman, berharap timnya bisa mulai bekerja dengan temuan lapangan dalam satu hingga dua minggu ini.

"TPF ini sudah berada di wilayah Asia Tenggara. Kami masih belum bisa menyampaikan di mana, tapi tentunya kami menghadapi kenyataan bahwa tidak serta merta mudah bisa masuk ke Rakhine State," kata Marzuki, seusai acara diskusi di bilangan Matraman, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Marzuki mengungkapkan, hambatan yang dihadapi TPF dalam memasuki wilayah Rakhine.

Baca: Akhirnya, Aung San Suu Kyi Mau Bicara Soal Krisis Rohingya

Menurut dia, pendekatan hanya bisa dilakukan dengan membujuk Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dan memanfaatkan TPF sebagai media untuk menyampaikan kejadian terhadap etnis Rohingya berdasarkan versi pemerintah.

Hal itu penting agar rekomendasi TPF kepada Dewan HAM PBB bisa seimbang.

Marzuki menyampaikan, pihaknya memahami tak ada negara atau pemerintahan yang senang jika TPF yang khusus dibentuk untuk menyelidiki negara tersebut.

"Karena itu kami bisa mengerti mengapa Pemerintah Myanmar belum secara terbuka atau secara langsung dapat memberi akses kepada kami oleh karena tekanan-tekanan di dalam negeri sangat besar untuk mencegah TPF masuk ke dalam," kata Marzuki.

Ketika tidak bisa masuk ke wilayah Rakhine, TPF fokus pada negara-negara yang terdampak, yakni Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

Baca: Pernyataan Aung San Suu Kyi Bisa Beri Titik Pencerah Masalah Rohingya

Terutama, berkaitan dengan jumlah pengungsi yang mengalir deras.

Tak hanya Rakhine, jangkauan geografis TPF juga mencakup wilayah Myanmar secara keseluruhan.

Sementara,  jangkauan periodisasi telah ditetapkan bahwa penelitian akan dilakukan pada sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun terakhir agar dapat diperoleh gambaran pola dan kecenderungan kejadian.

Harapan TPF juga sangat besar agar Pemerintah Myanmar bisa membuka diri untuk kerja sama hingga persolan dapat terselesaikan.

"Jadi harapan kami masih tinggi bahwa satu bentuk kerja sama bisa dicapai walaupun tidak ideal tapi telah menunjukkan bahwa ada saat di mana Pemerintah Myanmar sudah melakukan peranannya yang memungkinkan TPF menyampaikan laporan sebaik-baiknya di Dewan HAM," kata Marzuki.