Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fadli Zon, Ini Alasan Elektabilitas Prabowo Terlihat Stagnan

Kompas.com - 13/09/2017, 22:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, ada dua alasan yang dinilainya menjadi penyebab stagnannya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ada yang beranggapan, elektabilitas Prabowo stagnan dibandingkan Joko Widodo. Hal ini berkaca dari survei publik yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

"Ya Pak Prabowo kan bukan petahana. Kalau petahana itu tiap hari ada dalam berita. Batuk saja kan jadi berita," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Berbeda dengan Jokowi, kata Fadli, Prabowo justru disibukkan dengan urusan partai.

"Kalau Pak Prabowo kan ya membina partai sekarang ini, walaupun juga banyak bertemu tokoh-tokoh masyarakat," kata Wakil Ketua DPR ini.

Oleh karena itu, menurut dia, wajar apabila Prabowo kurang mendapat sorotan, dan elektabilitasnya cenderung stagnan.

Alasan kedua, kata Fadli, karena kompetisi atau kampanye terbuka belum dimulai.

"Jadi ya wajar saja. Calon pun belum. Ya nanti kita lihat lah, masih dua tahun lagi," tutur Fadli.

Dia juga tak khawatir apabila dalam masa dua tahun itu elektabilitas Jokowi semakin meroket.

"Enggak, saya enggak khawatir, karena kompetisinya sendiri kan belum (mulai)," ujar Fadli.

Survei yang dilakukan CSIS terhadap 1.000 orang yang tersebar merata di 34 provinsi, dari 23-30 Agustus 2017 menunjukkan salah satu temuan yaitu tingkat elektabilitas Presiden dan tokoh-tokoh politik.

Hasilnya elektabilitas Jokowi meningkat dari 36,1 persen (2015), 41,9 persen (2016), menjadi 50,9 persen (2017).

Sementara itu, elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnasi dari 28 persen (2015), 24,3 persen (2016), menjadi 25,8 persen (2017).

Kompas TV Survei: Masyarakat Puas Dengan Pembangunan Ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com