Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tegaskan Prabowo Tak Terkait Asma Dewi

Kompas.com - 13/09/2017, 18:18 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fadli Zon menegaskan bahwa Asma Dewi, perempuan yang ditangkap terkait sindikat penyebar ujaran kebencian Saracen, tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra.

"Tidak ada kaitannya, Pak Joko Widodo saja pernah berfoto dengan Dimas Kanjeng dan apakah Pak Jokowi anak buahnya Dimas Kanjeng? Kan tidak. Jadi menurut saya itu tidak ada urusannya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di Kampung Kebun Bayam, Jakarta Utara, Rabu (13/9/2017).

Hal itu dikatakan dia setelah banyak foto Asma Dewi dengan berbagai petinggi Partai Gerindra, seperti Prabowo Subianto, beredar di dunia maya. 

Baca: Siapa Asma Dewi, Ibu Rumah Tangga yang Transfer Rp 75 Juta ke Saracen?

Fadli meminta kepada pihak yang berwajib untuk terus memproses kasus Asma Dewi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca: Bendahara Saracen yang Terima Rp 75 Juta dari Asma Dewi Masuk Radar Polisi

"Namanya hukum ya harus ditegakkan, tapi tidak boleh juga ada kriminalisasi, semua harus proporsional," ujar dia.

Asma Dewi ditangkap pihak kepolisian terkait transfer Rp 75 juta ke rekening Saracen. Kemudian beredar di media sosial foto-foto dia bersama dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan beberapa tokoh lainnya.

Baca: Ini Alasan Polri Tahan Asma Dewi di Polda Metro Jaya

Terkait hal ini, Sandiaga membantah mengenal Asma Dewi, apalagi sebagai relawan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017.

Kompas TV Sandiaga Uno Bantah Asma Dewi Relawan Anies-Sandi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com