Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 12/09/2017, 14:17 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Arkan (11) mungkin saat itu kaget sekaligus tak percaya, ketika mendapati Suwarso, kakeknya tewas tergantung dengan leher terikat tali plastik di bawah pohon kopi tak jauh dari rumah mereka di Desa Sangkanayu, Purbalingga, Jawa Tengah.

Seperti Kompas.com wartakan, Minggu (9/7/2017), pria berusia 73 tahun itu nekad bunuh diri karena masalah ekonomi. Menurut Nuryati (35)—anak korban, Suwarno depresi karena masih memiliki dua anak yang masih bersekolah sehingga membutuhkan banyak biaya.

"Bapak sering sambat (mengeluh) kalau kondisi fisiknya sudah tua sehingga tidak bisa bekerja keras lagi untuk mencukupi kebutuhannya," ujar Nuryati.

Sebenarnya kejadian serupa juga dialami Danang, seorang buruh bangunan asal Dusun Kwarigan, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya pada akhir Juli tahun ini.

Dimuat Kompas.com, Sabtu (29/7/2017), pria berusia 22 tahun itu diduga gantung diri karena tidak memiliki penghasilan tetap, padahal korban harus menghidupi istri dan satu anaknya.

Dari dua contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat membuat seseorang depresi sampai mendorong diri mengakhiri hidup. Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Obat-obatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Shekhar Saxena mengamini hal itu.

Dalam keterangannya di VOA News, Jumat (20/4/2017), Shekhar berujar bahwa kebanyakan orang yang menderita depresi tinggal di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Depresi sendiri merupakan epidemi kematian akibat bunuh diri.

Korupsi penyebab kemiskinan?

Berbicara penyebab kemiskinan sangatlah kompleks. Sebab, ada banyak hal yang mendorong terjadinya kemiskinan di suatu negara, salah satunya adalah korupsi.

Hasil studi Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector pada 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" menyimpulkan, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Menurut studi itu, peningkatkan korupsi di suatu negara secara langsung akan mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya menjalankan bisnis.

Lebih dari itu, korupsi dapat pula meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan sehingga memperparah kemiskinan.

Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi dapat menurunkan kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai bangsa yang besar, negeri ini akrab dengan masalah korupsi. Tak percaya, tengok saja indeks persepsi korupsi Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com