Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gencar Lakukan OTT, Fahri Minta Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 08/09/2017, 19:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku prihatin dengan gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, langkah KPK ini merusak citra positif Indonesia yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. 

"Di mana-mana dia (Jokowi) ngundang orang datang ke Indonesia. Come to Indonesia, invest, besok ada hakim ditangkap. Come to my country, invest, besok Dirjen ketangkap. Come to Indonesia, invest, besok jaksa ditangkap," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Bahkan, kata Fahri, dalam pekan ini, ada empat orang yang terjaring OTT KPK.

Baca: Pejabat di Bengkulu Jadi Langganan OTT KPK

Ia menilai, pemberitaan soal OTT yang kerap dilakukan KPK akan memengaruhi kepercayaan investor. 

Fahri mengatakan, jika ia berada di posisi Jokowi, ia akan marah terhadap OTT yang berulang kali dilakukan KPK.  

"Marah dong. Gimana? Kerja dia (Jokowi) ke mana-mana, dia pencitraan kiri-kanan, rusak gara-gara penegakan hukum dan dia tidak ada kendali atas peristiwa ini," ujar Fahri.

"Saya mohon kepada Presiden Jokowi, ambil alih pemberantasan korupsi ini. Mumpung masih dua tahun. Enggak bisa kayak begini. Masa begitu banyak peristiwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden tidak sadar bahwa itu merusak citra Presiden?" kata dia.

Baca: Kronologi OTT KPK terhadap Hakim dan Panitera PN Bengkulu

Benarkah anggapan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memengaruhi kepercayaan investor?

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak 2014, realisasi investasi yang masuk melalui BKPM terus menunjukkan peningkatan.

Pada 2014, realisasi investasi baru mencapai Rp 463,1 triliun, terdiri dari investasi dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 156,1 triliun dan investasi asing (PMA) sebesar Rp 307 triliun.

Sementara itu, pada 2015, realisasi investasi mencapai Rp 545,4 triliun terdiri dari PMDN sebesar Rp 179,5 triliun dan PMA sebesar Rp 365,9 triliun.

Realisasi investasi 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,8 persen dibandingkan 2014. Kemudian, pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp 612,8 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,4 persen tahun ke tahun (year on year).

Capaian PMDN tercatat sebesar Rp 216,2 triliun, sementara PMA tercatat sebesar Rp 396,6 triliun.

Hingga semester pertama tahun 2017, realisasi investasi sudah mencapai Rp 336,7 triliun atau naik 12,9 persen dibandingkan semester pertama 2016 yang sebesar Rp 298,1 triliun.

Kompas TV Naik Peringkat, BI Berharap Investor Asing Bisa ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com