Hanafi Rais: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir Isu Rohingya Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir jika isu terkait krisis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar, akan dipolitisasi di Indonesia.

Menurut Hanafi, selama pemerintah merespons baik apa yang diinginkan masyarakat dalam menyikapi masalah di Myanmar, maka tidak ada alasan bahwa isu tersebut akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jadi, tidak perlu khawatir adanya politisasi atau merasa tersudut, selama pemerintah menyerap aspirasi dengan baik," kata Hanafi, di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Baca: Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Menurut Hanafi, langkah yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh beberapa waktu lalu, sudah tepat.

Secara pribadi, Hanafi mengapresiasi langkah tersebut.

"Artinya, pemerintah sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini prihatin dan concern perkembangan di Myanmar, khususnya mengenai etnis Rohingya," kata Hanafi.

Meski demikian, menurut Hanafi, pemerintah perlu lebih tegas terhadap Myanmar.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengajak negara-negara lain untuk melakukan intervensi atas masalah kemanusiaan yang dilakukan pemerintah atau militer Myanmar.

"Ini kan kaitannya masalah kemanusiaan. Kalau soal kemanusiaan kan lintas negara, tidak lagi mengenal kedaulatan kalau masalahnya adalah kemanusiaan," kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Baca: Istana Minta Masalah Rohingya Tak "Digoreng" ke Isu Politik

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau agar masyarakat waspada akan politisasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

 "Jangan sampai hal ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan narasi kebencian. Ini yang harus dicegah, kami tidak ingin itu terjadi," kata Dahnil di Jakarta, Selasa.