Jika Ingin Gus Dur Marah, Beritahukan Ada Rakyat Kecil Tertindas

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau ingin membuat Gus Dur marah, berilah dia informasi bahwa ada orang lemah yang diperlakukan sewenang-wenang. Jika mendengar ada orang kecil atau rakyat jelata diperlakukan secara tidak adil, biasanya Gus Dur langsung marah dan bereaksi sangat keras," tulis Mahfud MD dalam salah satu bab di buku berjudul Setahun Bersama Gus Dur'

Sebagian besar perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Menurut Mahfud, Gus Dur memiliki perasaan yang sangat peka jika mendengar seseorang diperlakukan secara tidak adil.

"Perasaannya sangat peka kalau dalam urusan-urusan seperti itu," kata Mahfud.

Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara mandiri.

(Baca: Selamat Ulang Tahun, Gus Dur!)

Mahfud mengungkapkan, saat menjabat sebagai presiden keempat RI, Gus Dur memiliki ukuran tersendiri dalam memilih para pejabatnya.

Dalam memilih pejabat, yang pertama-tama dijadikan ukuran adalah informasi tentang kejujuran atau rekam jejaknya. Kemudian kepekaan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.

Setelah itu baru profesionalitasnya. Gus Dur sering mengatakan bahwa pejabat harus tahu suara hati rakyatnya.

"Gus Dur sering mengatakan 'yang ahli dan profesional itu banyak, kita punya banyak doktor, profesor dan MA tapi MA-nya adalah Maling. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau mengerti suara rakyat'," ungkap Mahfud.

Gus Dur, kata Mahfud, tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang, arogan dan sewenang-wenang.

"Dia biasanya langsung berteriak 'pecat dia!' Reaksinya sangat cepat begitu mendengar meskipun untuk membuatnya menjadi keputusan resmi biasanya dia minta adanya penyelidikan dan upaya melengkapi informasi lebih dulu," ujar mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu.

(Baca: Cerita Megawati Saat Berantem dengan Gus Dur...)

Mahfud menuturkan, jika ada pejabat yang dinilai tidak bersih, Gus Dur selalu mencari peluang untuk memecatnya. Sebaliknya, jika ada pejabat yang dianggap baik maka dia akan mempertahankannya, meski sudah habis masa jabatannya.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk sok angker dan sulit disentuh, apalagi sampai menyeleweng.

"Kalau tidak benar dan arogan ya diganti saja. Pokoknya jabatan itu tidak bisa disakralkan dan pejabatnya sewaktu-waktu bisa dipecat," demikian Gus Dur selalu bersikap. 

Mulyana Sulaiman

Kisah mantan Kapolda Metro Jaya Mulyana Sulaiman bisa menjadi salah contoh bagaimana Gus Dur mempertahankan orang yang dipandangnya baik. Menurut Mahfud, ketika masa jabatan Mulyana sebagai Kapolda Metro Jaya berakhir, Gus Dur ingin agar masa jabatan Kapolda tersebut diperpanjang.

Gus Dur memandang Mulyana berhasil dengan baik selama menjabat sehingga perlu dipertahankan. Tetapi, menutut informasi dari Kapolri Bimantoro, Wakil Presiden Megawati tidak setuju dengan alasan Mulyana sudah harus memasuki masa pensiun.

"Memang begitu aturannya," ucap Mahfud.

Gus Dur akhirnya tidak memaksakan kehendaknya itu. Sebagai gantinya, dia mengangkat Mulyana sebagai Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.

"Jadi, terhadap orang yang dinilai baik oleh Gus Dur, tidak sulit untuk dicarikan jabatan penting di pemerintahan. Itulah yang terjadi di kasus Mulyana Sulaiman," kata dia.