Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ingin Gus Dur Marah, Beritahukan Ada Rakyat Kecil Tertindas

Kompas.com - 07/09/2017, 06:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau ingin membuat Gus Dur marah, berilah dia informasi bahwa ada orang lemah yang diperlakukan sewenang-wenang. Jika mendengar ada orang kecil atau rakyat jelata diperlakukan secara tidak adil, biasanya Gus Dur langsung marah dan bereaksi sangat keras," tulis Mahfud MD dalam salah satu bab di buku berjudul Setahun Bersama Gus Dur'

Sebagian besar perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Menurut Mahfud, Gus Dur memiliki perasaan yang sangat peka jika mendengar seseorang diperlakukan secara tidak adil.

"Perasaannya sangat peka kalau dalam urusan-urusan seperti itu," kata Mahfud.

Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara mandiri.

(Baca: Selamat Ulang Tahun, Gus Dur!)

Mahfud mengungkapkan, saat menjabat sebagai presiden keempat RI, Gus Dur memiliki ukuran tersendiri dalam memilih para pejabatnya.

Dalam memilih pejabat, yang pertama-tama dijadikan ukuran adalah informasi tentang kejujuran atau rekam jejaknya. Kemudian kepekaan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.

Setelah itu baru profesionalitasnya. Gus Dur sering mengatakan bahwa pejabat harus tahu suara hati rakyatnya.

"Gus Dur sering mengatakan 'yang ahli dan profesional itu banyak, kita punya banyak doktor, profesor dan MA tapi MA-nya adalah Maling. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau mengerti suara rakyat'," ungkap Mahfud.

Gus Dur, kata Mahfud, tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang, arogan dan sewenang-wenang.

"Dia biasanya langsung berteriak 'pecat dia!' Reaksinya sangat cepat begitu mendengar meskipun untuk membuatnya menjadi keputusan resmi biasanya dia minta adanya penyelidikan dan upaya melengkapi informasi lebih dulu," ujar mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu.

(Baca: Cerita Megawati Saat Berantem dengan Gus Dur...)

Mahfud menuturkan, jika ada pejabat yang dinilai tidak bersih, Gus Dur selalu mencari peluang untuk memecatnya. Sebaliknya, jika ada pejabat yang dianggap baik maka dia akan mempertahankannya, meski sudah habis masa jabatannya.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk sok angker dan sulit disentuh, apalagi sampai menyeleweng.

"Kalau tidak benar dan arogan ya diganti saja. Pokoknya jabatan itu tidak bisa disakralkan dan pejabatnya sewaktu-waktu bisa dipecat," demikian Gus Dur selalu bersikap. 

Mulyana Sulaiman

Kisah mantan Kapolda Metro Jaya Mulyana Sulaiman bisa menjadi salah contoh bagaimana Gus Dur mempertahankan orang yang dipandangnya baik. Menurut Mahfud, ketika masa jabatan Mulyana sebagai Kapolda Metro Jaya berakhir, Gus Dur ingin agar masa jabatan Kapolda tersebut diperpanjang.

Gus Dur memandang Mulyana berhasil dengan baik selama menjabat sehingga perlu dipertahankan. Tetapi, menutut informasi dari Kapolri Bimantoro, Wakil Presiden Megawati tidak setuju dengan alasan Mulyana sudah harus memasuki masa pensiun.

"Memang begitu aturannya," ucap Mahfud.

Gus Dur akhirnya tidak memaksakan kehendaknya itu. Sebagai gantinya, dia mengangkat Mulyana sebagai Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.

"Jadi, terhadap orang yang dinilai baik oleh Gus Dur, tidak sulit untuk dicarikan jabatan penting di pemerintahan. Itulah yang terjadi di kasus Mulyana Sulaiman," kata dia.

Menaikkan gaji pegawai

Keberpihakan Gus Dur terhadap yang lemah juga terlihat dari keputusannya untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, gaji pegawai negeri, TNI dan Polri pernah naik sampai dua kali, ditambah dengan kenaikan tunjangan struktural.

"Gus Dur sangat memerhatikan nasib pegawai negeri, TNI dan Polri yang gajinya kecil," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada cerita menarik di balik pembuatan kebijakan itu. Ketika Gus Dur memutuskan untuk menaikkan gaji PNS, seorang menteri terkait menolak dengan alasan yang masuk akal.

Keuangan negara saat itu tidak mencukupi dan bisa menimbulkan gejolak. Namun, Gus Dur tetap meminta agar gaji dinaikkan. Bahkan Gus Dur berjanji akan bertanggungjawab jika ada menyalahkan menteri itu.

"Naikkan, nanti kalau ada yang tidak terima saya yang pasang badan," kata Gus Dur.

Gus Dur di mata Mahfud adalah sosok yang keras dan sulit diingatkan. Meski demikian, Mahfud menilai hal itu menjadi kekuatan Gus Dur sebagai tokoh yang populis dan demokratis. Kadangkala tidak mudah untuk memahami sikap dan keputusan Gus Dur.

Gus Dur pernah berujar kepada Alwi Shihab yang sering mengingatkan agar berhati-hati dalan membuat keputusan.

"Sudahlah akhey, ente ngurusi orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang kotor dan tidak bersih biar saya yang bereskan. Mereka tidak boleh dibiarkan," kata Gus Dur dengan nada tinggi.

Kompas TV Seperti apa tradisi Lebaran ala keluarga Yenny Wahid?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Saat Jokowi Nge-vlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com