Jika Ingin Gus Dur Marah, Beritahukan Ada Rakyat Kecil Tertindas

Kompas.com - 07/09/2017, 06:47 WIB
[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberi keterangan kepada wartawan di Gedung PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (19/6/2009). KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberi keterangan kepada wartawan di Gedung PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Jumat (19/6/2009).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau ingin membuat Gus Dur marah, berilah dia informasi bahwa ada orang lemah yang diperlakukan sewenang-wenang. Jika mendengar ada orang kecil atau rakyat jelata diperlakukan secara tidak adil, biasanya Gus Dur langsung marah dan bereaksi sangat keras," tulis Mahfud MD dalam salah satu bab di buku berjudul Setahun Bersama Gus Dur'

Sebagian besar perjalanan hidup Abdurrahman Wahid, atau akrab disapa Gus Dur, dihabiskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Menurut Mahfud, Gus Dur memiliki perasaan yang sangat peka jika mendengar seseorang diperlakukan secara tidak adil.

"Perasaannya sangat peka kalau dalam urusan-urusan seperti itu," kata Mahfud.

Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara mandiri.

(Baca: Selamat Ulang Tahun, Gus Dur!)

Mahfud mengungkapkan, saat menjabat sebagai presiden keempat RI, Gus Dur memiliki ukuran tersendiri dalam memilih para pejabatnya.

Dalam memilih pejabat, yang pertama-tama dijadikan ukuran adalah informasi tentang kejujuran atau rekam jejaknya. Kemudian kepekaan dan keberpihakannya terhadap rakyat kecil.

Setelah itu baru profesionalitasnya. Gus Dur sering mengatakan bahwa pejabat harus tahu suara hati rakyatnya.

"Gus Dur sering mengatakan 'yang ahli dan profesional itu banyak, kita punya banyak doktor, profesor dan MA tapi MA-nya adalah Maling. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau mengerti suara rakyat'," ungkap Mahfud.

Gus Dur, kata Mahfud, tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang, arogan dan sewenang-wenang.

"Dia biasanya langsung berteriak 'pecat dia!' Reaksinya sangat cepat begitu mendengar meskipun untuk membuatnya menjadi keputusan resmi biasanya dia minta adanya penyelidikan dan upaya melengkapi informasi lebih dulu," ujar mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu.

(Baca: Cerita Megawati Saat Berantem dengan Gus Dur...)

Mahfud menuturkan, jika ada pejabat yang dinilai tidak bersih, Gus Dur selalu mencari peluang untuk memecatnya. Sebaliknya, jika ada pejabat yang dianggap baik maka dia akan mempertahankannya, meski sudah habis masa jabatannya.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk sok angker dan sulit disentuh, apalagi sampai menyeleweng.

"Kalau tidak benar dan arogan ya diganti saja. Pokoknya jabatan itu tidak bisa disakralkan dan pejabatnya sewaktu-waktu bisa dipecat," demikian Gus Dur selalu bersikap. 

Mulyana Sulaiman

Kisah mantan Kapolda Metro Jaya Mulyana Sulaiman bisa menjadi salah contoh bagaimana Gus Dur mempertahankan orang yang dipandangnya baik. Menurut Mahfud, ketika masa jabatan Mulyana sebagai Kapolda Metro Jaya berakhir, Gus Dur ingin agar masa jabatan Kapolda tersebut diperpanjang.

Gus Dur memandang Mulyana berhasil dengan baik selama menjabat sehingga perlu dipertahankan. Tetapi, menutut informasi dari Kapolri Bimantoro, Wakil Presiden Megawati tidak setuju dengan alasan Mulyana sudah harus memasuki masa pensiun.

"Memang begitu aturannya," ucap Mahfud.

Gus Dur akhirnya tidak memaksakan kehendaknya itu. Sebagai gantinya, dia mengangkat Mulyana sebagai Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.

"Jadi, terhadap orang yang dinilai baik oleh Gus Dur, tidak sulit untuk dicarikan jabatan penting di pemerintahan. Itulah yang terjadi di kasus Mulyana Sulaiman," kata dia.

Menaikkan gaji pegawai

Keberpihakan Gus Dur terhadap yang lemah juga terlihat dari keputusannya untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, gaji pegawai negeri, TNI dan Polri pernah naik sampai dua kali, ditambah dengan kenaikan tunjangan struktural.

"Gus Dur sangat memerhatikan nasib pegawai negeri, TNI dan Polri yang gajinya kecil," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada cerita menarik di balik pembuatan kebijakan itu. Ketika Gus Dur memutuskan untuk menaikkan gaji PNS, seorang menteri terkait menolak dengan alasan yang masuk akal.

Keuangan negara saat itu tidak mencukupi dan bisa menimbulkan gejolak. Namun, Gus Dur tetap meminta agar gaji dinaikkan. Bahkan Gus Dur berjanji akan bertanggungjawab jika ada menyalahkan menteri itu.

"Naikkan, nanti kalau ada yang tidak terima saya yang pasang badan," kata Gus Dur.

Gus Dur di mata Mahfud adalah sosok yang keras dan sulit diingatkan. Meski demikian, Mahfud menilai hal itu menjadi kekuatan Gus Dur sebagai tokoh yang populis dan demokratis. Kadangkala tidak mudah untuk memahami sikap dan keputusan Gus Dur.

Gus Dur pernah berujar kepada Alwi Shihab yang sering mengingatkan agar berhati-hati dalan membuat keputusan.

"Sudahlah akhey, ente ngurusi orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang kotor dan tidak bersih biar saya yang bereskan. Mereka tidak boleh dibiarkan," kata Gus Dur dengan nada tinggi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X