Kompas.com - 05/09/2017, 16:01 WIB
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingya adalah genosida yang legal. Jakarta, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingya adalah genosida yang legal. Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harus ada tekanan politik secara global terhadap Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Rakhine State terhadap kelompok Rohingya.

Menurut dia, tekanan politik dari dunia internasional penting agar Myanmar bersedia menerima warga Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya. 

"Harus ada aksi konkret yang nyata. Apa itu? Political pressure perlu didorong. Di samping tetap memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, soft diplomasi dan lainnya," ujar Dahnil, di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

"Perlu ada solidaritas global untuk menekan Myanmar. Membuka diri menerima dengan lapang hati etnis Rohingya. Itu solusi jangka panjang yang sangat tepat bagi Myanmtar," kata dia.

Baca: Rencana Demo untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara-negara ASEAN diharapkan melakukan upaya keras untuk menggalang solidaritas global bagi warga Rohingya.

"Solidaritas global harus dibangun bersana. Menekan Pemerintah Myanmar. Menerima Rohingya sebagai WN mereka. Ini harus ada peran global, PBB, ASEAN, dan OKI," ujar Dahnil.

Ia juga berpendapat, perlu ada solusi jangka panjang untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan terkait Rohingya.

Baca: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional

Sebab, menurut Dahnil, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini belum cukup dan hanya menjadi solusi jangka pendek.

"Diplomasi penting dan harus dilakukan, bantuan kemanusiaan juga perlu dilakukan. Tapi rasanya itu tak cukup selesaikan masalah Rohingya dalam jangka panjang," kata Dahnil.

Kompas TV Nasib buruk yang dialami warga Rohingya akibat perlakuan kejam tentara Myanmar terus menjadi perhatian dunia. Kali ini perhatian datang dari pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus Fransiskus. Kritik keras disuarakan Paus Fransiskus terhadap pemerintah Myanmar, pada Rabu (8/2) waktu Vatikan dalam sebuah pertemuan dengan umatnya. Kritik dilontarkan setelah PBB menyatakan terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga di kawasan utara Myanmar, tempat warga Rohingya bermukim.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.