Jika Saran Indonesia Tak Didengar, Jokowi Akan Panggil Dubes Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan terhadap kaum muslim Rohingya.

Rencana ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Said Aqil mengatakan, pemanggilan tersebut akan dilakukan Jokowi apabila saran yang diberikan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak didengar oleh pemerintah Myanmar.

"Kalau sampai misi Bu Retno ini tidak didengar, atau belum ada hasilnya, bahkan semakin parah, maka Presiden akan mengundang Dubes Myanmar," kata Said Aqil usai pertemuan dengan Jokowi.

(baca: Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional)

Menlu Retno telah bertolak ke Myanmar atas intsruksi dari Presiden Jokowi.

Retno sudah bertemu dengan National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Retno mendesak otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim.

"Menlu juga sedang ke Bangladesh, agar perbatasan Bangladesh dibuka lebar-lebar untuk para pengungsi. Coba dulu, kalau sampai tidak didengar, misi yang dibawa Bu Retno ini, barangkali Dubes Myanmar bisa dipanggil," ucap Aqil.

(baca: Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya)

Retno sebelumnya memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi. Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.

Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.

(baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi)

Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.

“Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yanh dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” lanjut Retno.