Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya diplomasi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam meredam krisis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, disorot dunia internasional.

Beberapa media asing turut memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting seperti National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Langkah Menlu tersebut atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Kantor berita Inggris, Reuters, memberitakan upaya diplomasi Indonesia tersebut.

(baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi)

Pada Minggu (3/9/2017), Reuters memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar dengan judul Indonesia Envoy to Urge Myanmar to Halt Vilonce Against Rohingya Muslims.

Pemberitaan yang sama juga muncul dari media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera.

Pada tanggal yang sama, Al Jazeera memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.

Sedangkan media Singapura, Channel News Asia pada Senin (4/9/2017), memberi judul Indonesian Minister to Meet Suu Kyi Amid Protest over Rohingya terkait pertemuan Retno dan Suu Kyi serta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar.

(baca: Wiranto: Tak Usah Saling Menjelekkan Bangsa Sendiri Pakai Isu Rohingya)

Al Jazeera juga memberitakan kelanjutan rangkaian diplomasi Indonesia melalui Menlu Retno yang kini tengah bertolak ke Dhaka, Bangladesh.

Kedatangan Retno ke Bangladesh bertujuan melobi pemerintah Bangladesh agar bersedia membantu melindungi pengungsi Rohingya yang mengungsi ke sana.

#MenluRetno telah bertemu dengan Dubes-Dubes ASEAN dan negara sahabat di Yangon (4/9) bahas memanasnya situasi di #RakhineState pic.twitter.com/9orwwFyGv6

— KEMLU RI (@Portal_Kemlu_RI) September 5, 2017

Sementara itu, Retno telah menyampaikan beberapa poin penting kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang masih berlangsung.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.

(baca: HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer)