Said Aqil: Perpres Pendidikan Karakter Diumumkan Besok, Tidak 8 Jam Sekolah Lagi

Kompas.com - 05/09/2017, 14:55 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama sejumlah pengurus PBNU usai menemui presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama sejumlah pengurus PBNU usai menemui presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj turut membahas soal peraturan presiden (Perpres) tentang pendidikan karakter saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Aqil, Perpres itu akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu besok. Seluruh stakeholder terkait, termasuk NU, akan diundang dalam acara tersebut.

"Iya besok, besok saya ke sini lagi dengan Muhammadiyah, dengan ulama, Presiden akan mengeluarkan perpres tentang pendidikan karkater," kata Said Aqil kepada wartawan, usai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Perpres ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.

Permen tersebut sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Waktu tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

(Baca: Santri dan Guru Madin Pasang 1.000 Spanduk Tolak "Full Day School")

Namun, Aqil memastikan kalangan NU mendukung Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi. Presiden sudah memastikan ketentuan soal kewajiban sekolah 8 jam sudah dihapus dalam Perpres.

"Ya tidak 5 hari lagi. Tidak 8 jam lagi," ucap Aqil.

Aqil justru menilai, Perpres yang akan diterbitkan Jokowi ini mendukung madrasah diniyah. Perpres tersebut turut menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan angggaran kepada sekolah madrasah.

Selama ini, madrasah hanya dibiayai oleh uang sekolah siswa yang jumlahnya tak besar. Akibatnya, fasilitas madrasah dan gaji guru madrasah sangat minim.

"Dengan adanya perpres ada kewajiban, ada payung kewajiban mengeluarkan anggaran," kata dia.

Mengenai masalah jam kerja guru yang harus mengajar selama 8 jam sehari untuk mendapat tunjangan, menurut Aqil, hal tersebut juga sudah dicarikan solusinya. Nantinya, kegiatan guru sebelum mengajar serta setelah mengajar seperti mengoreksi pekerjaan rumah juga bisa dihitung sebagai jam kerja.

"Soal masalah guru gampang, supaya dapat tunjangan," kata dia.

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.