Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler: Vonis untuk Patrialis dan Foto Hoaks tentang Rohingya

Kompas.com - 05/09/2017, 07:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan di Myanmar tidak hanya memanaskan kondisi di negara tersebut, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia.

Penyebaran foto-foto palsu plus simpang siur informasi di Myanmar semakin menambah ketegangan.

Hal itu menjadi salah satu informasi yang paling banyak dibaca di Kompas.com sepanjang Senin (4/9/2017) kemarin.

Selain itu, ada berita lain yang juga banyak dibaca, yakni sebagai berikut.

Vonis untuk Patrialis

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara atas kasus suap. Ia terbukti menerima imbalan dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny.

Selain kurungan badan, Patrialis juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000 atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara selama 12,5 tahun dan dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Patrialis menggunakan hak untuk berpikir selama 7 hari untuk menanggapi vonis yang dibacakan hakim.

Baca selengkapnya di "Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara".

Stop sebar hoaks soal Rohingya

Beredarnya foto-foto palsu di media sosial terkait kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah memicu amarah dan kekerasan di wilayah itu.

Selama hampir seminggu terakhir, ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok Muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine memicu kekerasan antarwarga hingga menyebabkan korban tewas.

Informasi resmi tentang peristiwa yang terjadi juga sangat terbatas, demikian pula akses wartawan untuk mengecek fakta-fakta di lapangan. Ini yang menyebabkan informasi tentang Rohingya menjadi simpang siur.

Baca juga "Foto-foto Palsu Kekerasan di Myanmar Perparah Ketegangan".

Tifatul minta maaf soal foto hoaks

Masih terkait dengan konflik di Myanmar, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta maaf karena keliru mengunggah foto korban pembantaian di Myanmar melalui akun Twitter pribadinya.

Adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PICNU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal, yang mengoreksi foto yang diunggah Tifatul. Foto tersebut bukan menggambarkan pembantaian etnis muslim Rohingya, melainkan peristiwa Tak Bai di Thailand yang telah berlangsung pada 2004.

Tifatul mengaku dikirimi foto tersebut oleh sesama anggota Komisi III DPR. Ia juga mengaku telah meminta maaf kepada Sahal dan meminta kejadian tersebut tidak dibesar-besarkan.

Baca selengkapnya di artikel "Unggah Foto 'Hoax' Pembantaian Rohingya, Tifatul Minta Maaf"

Tips wawancara kerja

Anda sedang mencari pekerjaan? Bingung karena berulang kali gagal dalam wawancara kerja?

Barangkali Anda perlu mengetahui beberapa hal berikut ini karena bisa jadi salah satunya menjadi ganjalan bagi Anda dalam membidik lowongan kerja.

Salah satunya adalah hindari menjawab dengan kalimat saya sangat menginginkan pekerjaan ini. Ya, Anda mungkin ingin memperlihatkan betapa Anda sangat menginginkan atau antusias terhadap pekerjaan tersebut. Namun, jawaban seperti itu bisa disalahartikan sebagai bentuk keputusasaan Anda.

Lalu apa jawaban yang tepat jika ditanya mengapa Anda melamar suatu pekerjaan? Silakan baca selengkapnya di "8 Kalimat Ini Bikin Anda Gagal Saat Wawancara Kerja"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com